Jakarta, Aktual.co —Ulah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tahaja Purnama (Ahok) yang mengirimkan draf APBD DKI 2015 ke Kementerian Dalam Negeri tanpa melalui persetujuan DPRD, dapat komentar miring dari pakar tata negara Margarito Kamis.
Kata Margarito, Ahok telah mengesampingkan fungsi DPRD dalam pembahasan RAPBD. Tak tanggung-tanggung, Margarito menganalogikan tindakan Ahok seperti di kerajaan yang absolut.
Hanya dalam kerajaan absolut, ujar dia, dalam membebani rakyat tidak perlu meminta persetujuan rakyat dan legislator.
“Kapan saja dia suka-sukanya terserah dia. Kalau itu yang dibawa dengan mengambil dan menggunakan uang tanpa persetujuan dari mereka yang dibebani uang, itu seperti di kerajaan absolut,” kata Margarito, dalam diskusi yang bertajuk ‘APBD DKI Siapa sebenarnya yang Begal ?’ di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (9/3).
Margarito sedikit bercerita mengenai kerajaan absolut. Kata dia, ketika pemerintah mengambil keputusan yang membebani rakyat tanpa persetujuan rakyat, itu sama saja dengan menganggap masyarakat sebagai budak.
Namun, ujar dia, dalam sejarah revolusi bisnis kala itu masyarakat melakukan penolakan. Hingga akhirnya dibuatlah kesepakatan antara penyelenggara negara, bahwa dalam meminta uang dari rakyat harus berdasar persetujuan rakyat.
“Kita semua budak. Karena budak, kita punya hak untuk tanya, untuk meminta. Itu yang ditolak. Penolakan itu lahir bersamaan revolusi bisnis, setahun setelah itu anda boleh saja meminta uang asal mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat. Komitmennya begitu adabnya begitu kedaulatan rakyat,” ucap dia.
Artikel ini ditulis oleh:
