Jakarta, Aktual.com – Hubungan fungsional yang mutualistik menjadi fondasi relasi politik serikat buruh dengan figur atau partai politik pro pemerintah dinilai sudah retak akibat disahkannya RUU Ciptaker.
“Keretakan itu bisa mendorong terjadinya migrasi politik, membangun relasi politik baru dengan figur atau partai politik yang lain,” kata Pakar politik dari Universitas Indonesia (UI), DR Ade Reza Hariyadi kepada RRI.co.id, Rabu (7/10).
Ade mengatakan, hal ini tentu dapat menjadi momentum politik, termasuk bagi Partai Demokrat untuk menggalang dukungan dari serikat buruh yang kecewa terhadap koalisi partai pro pemerintah, termasuk PDIP.
“Namun, apakah serikat buruh akan beralih haluan mendukung Partai Demokrat atau tidak? Hal ini tergantung dari kepiawaian politik Partai Demokrat untuk meraih simpati dengan membuktikan bahwa sikap penolakannya bukan sekedar manuver politik biasa, tapi punya konsep tanding yang sejalan dengan visi dan kepentingan buruh,” jelas Ade.
Selain itu, Ade menambahkan, Partai Demokrat juga perlu membuktikan konsistensinya sebagai kekuatan oposisi alternatif, serta mengadvokasi kepentingan buruh yang dirugikan atas penerapan UU Ciptaker.
“Tanpa hal tersebut, niscaya apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat akan dianggap sebagai angin lalu belaka,” pungkasnya.(RRI)
Artikel ini ditulis oleh:
Warto'i
