Berdasarkan pengamatannya dengan Drone Emprit, ia menemukan bahwa propaganda dari akun-akun free west Papua ada yang berasal dari Jerman. “Yang paling banyak mereka share adalah foto-foto dan video,” kata Ismail dalam siaran persnya.
Tidak bisa dipungkiri, provokasi di media sosial itu berdampak sangat buruk bagi keamanan dan stabilitas di Papua. Kerusuhan yang terjadi di Manokwari, Jayapura, Sorong, Fak Fak, tidak lepas dari maraknya konten provokatif yang menyulut emosi masyarakat Papua.
Tidak heran bila pemerintah ambil langkah preventif dengan membatasi akses media sosial di Timur Indonesia itu. Meski bertujuan positif, Ismail berpendapat bahwa pemblokiran harus segera dicabut. “Hak harus diberikan,” kata Ismail.
Selain itu, ia ingin agar pemerintah lebih intensif melakukan pendekatan mengambil hati masyarakat Papua. “Intinya ada jalan lain, bukan pembebasan. Artinya tetap perspektif NKRI untuk kesejahteraan bersama,” ujarnya.
Sebelumnya, pengamat intelijen dari Universitas Indonesia, Ridlwan Habib menyebutkan, upaya pembatasan akses internet untuk menjaga situasi keamanan dan stabilitas di Papua dinilai tidak efektif karena propaganda negatif soal Papua justru dilakukan oleh pihak-pihak di luar negeri.
“Upaya itu tidak akan efektif karena kalau kita cek tagar-tagar yang menyerukan referendum dan free west Papua justru dari luar negeri. Terutama akun akun dari Australia, New Zealand dan Inggris. Bukan dari Indonesia dan bukan dari dalam Papua,” jelas Ridlwan.
Menurut dia, dari mesin analisis Knowledge Enggine for Media Analysis (KEA) didapatkan data kejadian di Papua dipropagandakan negatif oleh akun-akun pro kemerdekaan Papua.
“Tuntutan referendum, foto-foto kekerasan dan korban-korban, disebarluaskan dari akun-akun yang IP address nya di luar Indonesia,” kata Ridlwan.
Artikel ini ditulis oleh:
