Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron mengatakan bahwa paket kebijakan ekonomi tahap pertama Presiden Jokowi tidak akan bermanfaat apapun.
Terlebih, ketika tidak ada sinkronisasi antara kebijakan presiden itu terhadap peraturan menteri (Permen) selaku pelaksana teknis.
“Paket ini akan menjadi wacana mengawang-awang saja, ketika tidak ada sinkronisasi antara paket itu dengan Permen, karena leading sektornya ada di menteri-menteri yang memiliki potensi untuk pengembangan itu,” kata Herman saat dihubungi, di Jakarta, Jumat (11/9).
Ia menjelaskan, saat ini tidak ada sinkronisasi antara keinginan presiden dengan para pembantunya itu.
Sehingga, jangan sampai keinginan memperkuat industri nasional, akan mengembangkan usaha mikro kecil menengah dan koperasi, memperlancar perdagangan antar daerah, dan pariwisata, dan menjadikan kesejahteraan nelayan semakin membaik dengan menaikkan produksi ikan tangkap, tidak terwujud.
“Jadi saya kira menyambut baik atas paket kebijakan regulasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi ini. Tetapi disisi lain permen-permen yang membuat masyarakat berhenti berproduksi, harus disinkronkan, bila perlu harus ada peninjauan ulang, karena sampai hari ini baik menyangkut Permen 56,57 tahun 2014, Permen 1, 2 tahun 2015 saya kira masih menuai banyak pengaduan di DPR,” tandas politikus Demokrat itu.
Permen Kelautan dan Perikanan No 57 Tahun 2014 misalnya yang dicontohkan Herman melarang transhipment (alih muatan) di tengah laut untuk produk perikanan tangkap. Akibat pemberlakukan Permen tersebut ribuan nelayan kehilangan pekerjaanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
