Semarang, aktual.com – Wakil ketua DPR RI Agus Hermanto menilai Paket Kebijakan Ekonomi 1-5 yang dikeluarkan Pemerintah Joko Widodo, belum berdampak positif ke pertumbuhan ekonomi.
Menurut politisi Demokrat itu, paket kebijakan ekonomi pemerintah masih lesu karena belum mempunyai sarana untuk menguatkan daya beli masyarakat menengah ke bawah.
“Dalam bahasa minum jamunya ‘belum ces pleng’,” seloroh dia, di sela-sela Rapim Provinsi Kadin Jateng, di Semarang, Senin (26/10).
Paket kebijakan ekonomi Jokowi, lanjut Hermanto, baru bisa menghambat kemerosotan pertumbuhan ekonomi saja agar tidak lebih parah. Yakni dengan dampak positif menekan melemahnya nilai rupiah terhadap dolar sehingga tidak tembus Rp15.000 dan bertahan di level Rp13.600.
Tapi, paket kebijakan Jokowi belum bisa mengobati kelesuan ekonomi maupun kerusakan ekonomi.
Padahal, ujar dia, jika ekonomi melesu, masyarakat tidak bisa memproduksi barang dan jasa dalam negeri. “Efek domino yang terjadi adalah perusahaan dalam negeri akan gulung tikar. Akibatnya, PHK tidak terhindarkan lagi. Buktinya sekarang banyak PHK,” kata dia.
Harusnya, kata dia, pemerintah memberi solusi dulu untuk mengatasi kelesuan ekonomi nasional sebelum keluarkan paket kebijakan.
Sebab paket kebijakan saat ini, ujar dia, hanya mengcover ekonomi pada sektor investasi dan perpajakan saja. “Pemerintah harusnya lakukan penguatan daya beli masyarakat dulu,” menurut dia.
Saran dia, pemerintah perlu tiru cara pemerintahan SBY dengan memberikan bantuan uang dalam bentuk program. Seperti pemberian Kredit Usaha Rakyat, PMKP, Bantuan Langsung Tunai dan Bansos.
“Bantuan kepada masyarakat menengah ke bawah harus dikuatkan. Itu menjadi solusi mengatasi kemerosotan ekonomi kita,” ujar dia.
Artikel ini ditulis oleh:
