Jakarta, Aktual.com — Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Anwar Nasution menyebut bahwa paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jilid I hingga VII, tidak mampu mengatasi gejolak perekonomian global.
Ia menilai paket deregulasi tersebut belum mampu menjawab persoalan yang membelit ekonomi di Tanah Air. Terlebih, Jokowi mewarisi kebijakan perdagangan dan investasi yang restriktif dari masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Ini diwariskan oleh pemerintah SBY pada Jokowi. Tapi Jokowi belum mikir apa-apa. Tiap minggu hanya keluarkan paket, tapi tidak menjawab persoalan,” kata Anwar dalam acara seminar di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (17/12).
Menurutnya, rangkaian kebijakan deregulasi tersebut hanya baru menyangkut aspek pemerintah pusat. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mendeklarasikan layanan perizinan investasi tiga jam, justru masih terkendala kordinasi antar lembaga pemerintah yang masih lemah.
“Sementara itu, pemerintah daerah belum bereaksi dan tidak ada upaya saling berlomba menarik sebanyak mungkin investasi modal swasta ke daerahnya,” ujar dia.
Ia menambahkan, selain itu, suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dilakukan oleh pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sepanjang 2015 ini juga belum menunjukkan dampak yang signifikan kepada pertumbuhan ekonomi nasional.
“PMN menunjukan bahwa perusahaan plat merah tidak mandiri,” tukas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
