Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi V DPR RI dari fraksi Hanura, Fauzi H Amro hari ini dijadwalkan jalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa sehubungan dengan kasus dugaan suap penyaluran program aspirasi Komisi V.
“Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ATT (Andi Taufan Tiro),” ucap Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Kamis (15/9).
Fauzi, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Hanur diduga mengetahui pola suap penyaluran program aspirasi ini. Bahkan ada kabar berhembus kalau lewat Fauzi-lah kesepakatan suap program aspirasi untuk kader Hanura disetujui.
“Seorang saksi diperiksa lantaran penyidik menduga yang bersangkutan mengetahui tindak pidana yang terjadi,” kata Yuyuk.
Kasus suap penyaluran program aspirasi ini pertama kali menyeret nama anggota Komisi V dari PDI-P, Damayanti Wisnu Putranti. Dari kesaksian dia, penyidik mengetahui pihak-pihak di Komisi V yang diduga menerima suap.
Damayanti menyebut adanya rapat ‘setengah kamar’ antara pimpinan Komisi V dengan pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Rapat tersebut membahas soal program aspirasi yang mengalami metamorfosis menjadi proyek infrastruktur.
Damayanti menduga ada ‘jual beli’ program aspirasi dalam rapat tertutup tersebut. Dugaan itu maksudnya, jika keinginan pimpinan Komisi V soal pagu anggaran dana aspirasi ditolak Kementerian PUPR, maka pimpinan Komisi V tidak akan menyetujui rancangan APBN yang diajukan Kementerian PUPR.
Sebaliknya, jika diterima maka pimpinan Komisi V akan memuluskan RAPBN yang diajukan Kementerian PUPR.
Dari situ pula muncul dugaan jatah-jatah nilai pagu anggaran yang bisa dinegosiasikan anggota Komisi V DPR untuk program aspirasi. Kata Damayanti, anggota Komisi V mendapat nilai pagu sebesar Rp50 miliar. Kapoksi Komisi V dapat jatah Rp100 miliar, sedangkan untuk pimpinan Komisi V sebanyak Rp450 miliar.
Damayanti mengungkapkan, dalam rapat tertutup ‘setengah kamar’ itu dihadiri pihak Kementerian PUPR, di antaranya Sekretaris Jenderal Taufik Widjojono, Kabiro Perencanaan dan Anggaran Hasanuddin.
Kemudian dari pihak pimpinan Komisi V, di antaranya Kapoksi Hanura Fauzi Amroh, Kapoksi PKB Mohamad Toha, serta Wakil Ketua Komisi V Lazarus, dan Michael Wattimena dan Ketua Komisi V Fahri Prancis.(M Zhacky Kusumo)
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
