Jakarta, Aktual.com – Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI, untuk bahas pembebasan lahan untuk proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Balai Kota DKI, Rabu (12/8).
Disampaikan Ahok, pihaknya meminta kepada BPN untuk memetakan lahan-lahan yang masih ditinggali untuk dibebaskan. Karena untuk urusan pembebasan lahan MRT, Pemprov DKI memang sangat tergantung dengan BPN.
Pemanggilan BPN, kata Ahok, untuk mencari tahu duduk permasalahan dari lambannya urusan pembebasan lahan. Yakni persoalan tarik-ulur pembebasan lahan untuk MRT di Lebak Bulus, Fatmawati, dan Haji Nawi.
Juga untuk melihat kemungkinan pembebasan dengan cara konsyinyasi. “Di dalam UU kalau pembebasan konsyinyasinya harus BPN dan Pengadilan Negeri. Dan dia mau menentukan punya siapa tanah ini? Makanya kita sangat tergantung pada BPN, kalau BPN di lapangannya terlambat udah susah kita,” kata Ahok.
Ahok sendiri mengaku melihat ada gelagat ‘curang’ dari bawahannya di Kantor Wilayah. Sebab BPN dalam beberapa kesempatan mengatakan menunggu jawaban pihak Pemprov DKI terkait urusan pembebasan lahan.
“BPN minta jawaban kita, saling menuduh ini, orang kita juga kan. Nah kita temuin aja, dengerin. Kanwil sih baik, tapi bawah-bawahnya gak mau gerak, mesti dibayar soalnya, kalau gak dibayar nggak jalan,” ujar dia.
Pemprov DKI memang tengah terdesak urusan pembebasan lahan proyek MRT. Sebab PT MRT Jakarta menargetkan pembebasan lahan harusnya sudah beres dilakukan Pemprov DKI pada Desember 2013 lalu.
Namun hingga Agustus 2015, dari total 266 lahan yang harus dibebaskan dari Cilandak ke Bundaran Senayan, baru 66 lahan yang berhasil dibebaskan Wali Kota Jakarta Selatan.
Di Kelurahan Gandaria Selatan, dari 49 bidang lahan seluas 3.452 meter persegi yang harus dibebaskan, cuma satu lahan seluas 35 meter persegi yang sudah dibebaskan.
Di Kelurahan Cipete Selatan, dari target 54 lahan, baru 21 lahan yang dibebaskan. Atau cuma 1.110 meter persegi dari total 3.853 meter persegi.
Urusan lambannya pembebasan lahan untuk MRT pun menimbulkan ‘korban’. Walikota Jakarta Selatan Syamsudin Noor dicopot beberapa hari lalu lantaran dianggap ‘lembek’ untuk urusan pembebasan.
Artikel ini ditulis oleh:
