Jakarta, Aktual.com — Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memanggil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto pada Senin (14/12) pekan depan, terkait kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden.
Sekjen Partai Golkar Idrus marham mengatakan ada konspirasi yang dilakukan penegak hukum. Sebab, aparat tidak pro aktif dengan persoalan yang jelas melanggar Undang-undang, seperti izin perpanjangan ekspor konsentrat yang dilakukan Menteri ESDM Sudirman Said.
“Ada konspirasi yang dilakukan orang yang nyata-nyata melanggar UU. Kenapa penegak hukum nggak pro aktif untuk itu. Kita kembalikan padi diri kita. Kalau seandainya kita pada posisi itu gimana? Saya imbau kita kembalikan ke tatanan yang ada. Jangan karena ada keinginan kita dzalimi seseorang,” ujar Idrus di DPR, Jumat (11/12).
Sementara, menyinggung poses di MKD yang membuat Partai berlambang pohon beringin itu disoroti publik, Idrus menepis jika partainya dimusuhi masyarakat.
Ia mengingatkan penegakan hukum agar tidak dipolitisasi. Jika penegakan hukum terbawa arus politik, maka akan dilatarbelakangi kepentingan. Sebagaimana diketahui, Jaksa agung HM Prasetyo berasal dari parpol.
“Enggaklah. Publik yang mana? Sudirman Said yang sudah nyata-nyata melanggar UU kenapa nggak di bully orang? Semua orang katakan bahwa surat 7 Oktober itu pelanggaran karena berikan izin perpanjangan. Respon kita pada proses politik didasarkan pada kepentingan bukan didasarkan pada aturan dan bukan didasarkan untuk Indonesia maju. Kalau seperti itu terus Indonesia ke depan akan semakin terbelakang. Nggak akan maju-maju,”
“Saya optimis. Orang-orang MKD kan orang-orang hebat dan tau aturan semua. Yang kita minta harus terhindar dari pengaruh subjektif dari luar. Saya percaya banyak teman dan saya tau integritas mereka akan mampu melaksanakan dengan baik,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
