Jakarta, Aktual.com — Pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo akibat dari defisit anggaran dinilai oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merupakan penghianatan dari Nawacita.
“Politik anggaran Jokowi di RAPBN-P ini tidak sesuai RPJMN yang didalamnya terdapat rumusan Nawacita. Implementasi Nawacita harusnya tercermin dari anggaran, Jadi jelas bahwa Jokowi mengkhianati nawacita,” kata Manajer Advokasi FITRA, Apung Widadi di Sekretariat Nasional FITRA. Jakarta, Minggu (5/6).
Pemangkasan anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan pelayanan umum diyakini akan semakin menghimpit beban ekonomi masyarakat. Lebih lanjut Apung merincikan, pada APBN 2016 anggaran kesehatan sebesar Rp67.213,7 miliar. Namun pada RAPBN-P jumlah tersebut dikurangi pemerintah hingga menyisakan Rp65.819,8 miliar, dengan kata lain dikurangi Rp1.393,9 miliar atau sebesar 2,1 persen
Kemudian untuk pendidikan direncanakan hanya sebesar Rp139.511,1 miliar, berkurang sebesar Rp10.578,8 miliar atau 7.0 persen dari sebelumnya Rp150.090,0 miliar.
Selanjutnya untuk perlindungan sosial hanya sebesar Rp148.283,1 miliar yang berarti lebih rendah Rp9.0805,7 miliar dari sebelumnya sebesar Rp158.088,8 miliar
Sedangkan untuk pelayanan umum juga dipangkas Rp4.451,4 miliar atau 1.4 persen, dari Rp316.532,6 miliar hingga menyisakan Rp312.081,1 miliar.
Artikel ini ditulis oleh:
