Jakarta, Aktual.com — Pemerintah diminta untuk cermat dalam melakukan pembahasan Rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) 2016, terlebih adanya devisit hingga Rp240 triliun akibat merosotnya penerimaan negara disektor pajak.
Demikian disampaikan Wakil Sekretaris Fraksi Gerindra, Novita Wijayanti saat berbincang dengan aktual.com, di Jakarta, Kamis (19/5) kemarin.
Ia mengatakan, pemerintah harus bisa mentaktiskan setiap pos-pos anggaran yang ada untuk menutupi devisit yang terjadi, sehingga tidak mengurangi jatah masyarakat miskin yang ada saat ini.
“Banyak pos-pos anggaran yang bisa diambil tanpa menyentuh kepentingan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dengan sistem multi years bisa dikurangi,” kata Novita.
“Sehingga, rasionalisasi karena pencapaian tidak maksimal pun tidak mengurangi hak-hak dari masyarakat miskin, seperti subsidi,” tambah dia.
Selain itu, sambung anggota dewan dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VIII itu, pemerintah bisa mengevaluasi kembali peruntukan penyertaan modal negara (PMN) yang ditujukan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada saat ini.
“Mestinya secara teori dan praktek seperti BUMN yang ada saat ini, kalau beban tinggi dan tidak menguntungkan harus dievaluasi, dengan apakah digabung (merger) atau ditiadakan sama sekali. Agar tidak menjadi beban negara, dan memaksimalkan BUMN yang lebih menguntungkan negara dengan melakukan perampingan,” pungkas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
