Ia mengatakan pada saat mengunjungi Akademi Kepolisian, di hadapan para Kapolres, Kapolda dan Pejabat Utama Kepolisian, dirinya meminta tolong kepada para Kapolres dan jajarannya agar ikut mengontrol prajurit-prajurit TNI di mana pun mereka bertugas.
“Apabila ada yang berbuat tidak netral, ingatkan dan laporkan secara berjenjang dan diingatkan kepada pelakunya untuk melaporkan kepada atasannya dan sampaikan kepada saya,” katanya.
“Begitu juga Kapolri minta tolong kepada saya, kalau ada aparat kepolisian yang tidak netral, TNI mengingatkan dan kita saling mengingatkan, karena dalam pesta demokrasi harus ada yang menjadi penengah yakni TNI dan Polri. Menjadi penengah harus bisa diterima oleh kedua belah pihak yang bertengkar atau berselisih pendapat. Jadi kuncinya penengah harus netral,” tegasnya.
Disinggung calon kepala daerah baik gubernur, bupati maupun wali kota yang berasal dari anggota TNI dan Polri yang masih aktif, menurut Panglima sepanjang belum mendaftarkan atau belum ditetapkan sebagai calon itu tidak ada masalah. Tetapi setelah ditetapkan sebagai calon perlu jaga jarak dan netral.
“Di Maluku ada Kepala Korps (Kakor) Brimob Irjen Pol Murad Ismail, calon gubernur, apa yang dilakukannya selama ini, tidak ada masalah, tetapi begitu sudah mendaftar dan sudah ditentukan sebagai calon gubernur, saat itu juga harus jaga jarak dan netral,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
