Jakarta, Aktual.com – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan, prajurit TNI tetap bersikap netral menjelang Pilkada serentak pada 2017 mendatang.
Menurutnya, jika ada prajurit TNI yang tidak netral akan diambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Saya jamin tidak ada keberpihakan prajurit TNI pada Pilkada serentak dan jika ada yang tidak netral, agar dilaporkan,” kata Gatot, di Mabes TNI, Cilangkap, Rabu (21/9).
Gatot berharap agar pesta demokrasi kepala daerah nantinya harus dilaksanakan dengan gembira.
“Karena ini pesta demokrasi, mari kita gembira dalam menyambutnya, kemudian pahami visi dan misi calon Kepala Daerah yang dipilih, sesuai harapan masyarakat,” terang dia.
Pilkada serentak akan dilaksanakan di 101 wilayah, yang terdiri dari tujuh provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota.
“Laporan yang saya terima jelang pelaksanaan Pilkada serentak situasinya kondusif dan aman, mudah-mudahan sampai dengan selesai aman karena ini kan pesta demokrasi, kalau pesta demokrasi kan bersenang-senang bukan berkelahi,” kata Gatot.
Digelarnya Pilkada serentak tersebut, TNI akan melakukan pengamanan jalannya pesta demokrasi sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang dimana TNI akan melakukan pengamanan berdasarkan permintaan dari Kepolisian.
“TNI akan memberikan bantuan dengan mem-BKO-kan pasukan kepada Kepolisian atas permintaan. Jadi, kalau kita diminta tetapi tidak mengerahkan berarti melanggar Undang-Undang,” katanya.
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang menyebutkan, tugas pokok TNI Ayat (1) dilakukan dengan (b) Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yaitu untuk membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
