Panglima TNI Diminta Tegas Terhadap Bawahannya yang Berpolitik

Jakarta, Aktual.com – Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (BaraNusa), relawan pendukung Jokowi, Adi Kurniawan mengatakan, Panglima TNI Jenderal Andika harus bersikap tegas bila ada bawahannya yang coba-coba bermain politik.

Pasalnya, dalam pengamatannya, Adi menilai Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurahman terlihat kerap bermanuver bermain politik.

“Saya perhatikan Jenderal Dudung ini selalu bermanuver, bermain politik demi popularitas. Mungkin beliau (Jenderal Dudung) ada kepentingan untuk 2024,” ujar Adi Kurniawan dalam keterangannya yang dikutip, Senin (8/8).

Manuver-manuver Jenderal Dudung sangat membahayakan persatuan di tubuh TNI. Adi pun menyebut manuver yang dilakukan Jenderal Dudung seperti hendak mengorbankan TNI demi ambisi nyapres di Pilpres 2024 mendatang.

“Kami meminta panglima TNI bersikap tegas evaluasi Jenderal Dudung demi menjaga persatuan dan marwah institusi TNI,” paparnya.

TNI, kata Andi, harus solid dalam menjaga kedaulatan rakyat dan negara. Apalagi situasi global saat ini semakin kian tidak menentu. Jika TNI tidak solid, lalu bagaimana Indonesia bisa menghadapi ancaman situasi global.

Oleh karena itu pihaknya sangat mendukung Panglima TNI Jenderal Andika bersikap tegas terhadap siapapun yang bandel dan coba-coba melakukan manuver demi kepentingan pribadi.

Hingga berita ini ditulis, Kadispenad Brigjen TNI Tatang Subarna belum menjawab terkait hubungan Jenderal TNI Andika Perkasa dan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang dikabarkan sempat memanas tersebut.

Pasalnya, belakangan ini beredar informasi terkait hubungan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Dudung Abdurrahman sedikit memenas. Itu berawal ketika Dudung akan hendak melantik calon prajurit Taruna Akmil yang disebut-sebut tidak bersama-sama dengan tiga matra lainnya yakni, AL, AU dan Polisi.

Jenderal Andika pun memberikan teguran, jika siapa yang menggelar acara tersebut maka akan berurusan dengan POM TNI. Akhirnya pelantikan itu batal. Bahkan untuk mengatasi insiden tersebut dikabarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai turun tangan dan meminta Sekretaris Kabinet (Seskab) untuk menyelesaikan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu