Jakarta, Aktual.co — Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, mengatakan ada dua perspektif dasar masalah tata kelola kawasan perbatasan. Pertama, perspektif strategis yang berkait dengan kesejahteraan, keamanan, sosial politik dan pemenuhan hak-hak dasar.
Panglima TNI mengemukakan itu, dalam orasi ilmiah pada Sidang Terbuka Senat dan Guru Besar Sekolat Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI), di Gedung Balai Samudera Jakarta, Sabtu (25/4).
Panglima menyebutkan, perspektif strategis dan tata kelola kawasan perbatasan mencakup spektrum permasalahan sangat luas dengan isu-isu yang tak dapat hanya dipandang dengan perspektif dan paradigma defense security” dan “law enforcement”.
“Tata kelola perbatasan dan kawasan perbatasan melibatkan dinamika permasalahan jangka panjang yang lebih kompleks, antara lain berkaitan dengan kesejahteraan, keamanan sosial politik dan kesetaraan terhadap akses perekonomian, layanan publik, dan pemenuhan hak-hak dasar,” tuturnya.
Orasi ilmiah berjudul Efektifitas Pengelolaan Daerah Perbatasan di Indonesia ini disampaikan kepada 737 Wisudawan STIAMI, yaitu 48 Wisudawan Program Diploma, 564 Wisudawan Program Sarjana dan 125 Wisudawan Program Pascasarjana, dalam Wisuda ke-27 STIAMI Semester Ganjil TA 2014/2015.
Kedua, lanjut Panglima, perspektif “borderless states” dan tata kelola pemerintahan yang terbuka. Tata kelola kawasan perbatasan perlu melibatkan aktor-aktor arena negara, pasar dan masyarakat sipil dalam lingkup nasional maupun internasional.
“Persoalan kawasan perbatasan mengemuka ketika terjadi berbagai krisis dan konflik keamanan non-militer, penyelundupan orang dan barang, penyeberangan kejahatan lintas negara dalam bentuk terorisme serta pernyataan protes tentang kemiskinan kawasan perbatasan yang disertai dengan ancaman untuk hijrah warga negara,” jelas Moeldoko.
Jenderal TNI Moeldoko mengingatkan ada empat “driving forces” yang mempengaruhi skenario kawasan perbatasan ke depan. Mulai dari politik, pembangunan ekonomi, keamanan, hingga kesejahteraan.
Skenario yang mungkin terjadi dari empat kategori yaitu, Merah Putih Berkibar Jaya, Merah Putih Setengah Tiang, Merah Putih Terkulai di Ujung Tiang dan Merah Putih Turun Tiang.
“Jika tidak dilakukan intervensi-intervensi perubahan maka plausible scenarios yang sangat mungkin terjadi adalah Merah Putih Terkulai di Ujung Tiang atau Merah Putih Setengah Tiang.”
“Tetapi, jika intervensi perubahan dilakukan melalui inovasi kebijakan, maka skenario yang dapat diwujudkan hingga 2030 adalah Merah Putih Berkibar Jaya. Perubahan ke arah kawasan perbatasan dengan skenario Merah Putih Berkibar Jaya bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi,” papar Panglima TNI.
Menurut Panglima, ada beberapa ide yang dapat dilakukan guna mencapai skenario tersebut. Terutama terkait isi dan implementasi kebijakan dalam melaksanakan skenario pengelolaan kawasan perbatasan.
Hadir dalam wisuda tersebut, antara lain Aster Panglima TNI Mayjen TNI Ngakan Gede Sugiartha Garjitha dan Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya..
Artikel ini ditulis oleh:
