“Itu hanya bersifat permohonan TNI supaya bisa dimasukkan sehingga bisa dibahas,” ucapnya.
Hadi pun membantah RUU itu akan tumpang tindih antara TNI dan Polri karena TNI dan Polri mempunyai kewajiban yang sama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Itu dalam pembahasan nanti, yang jelas kita sama-sama, TNI-Polri sama-sama memiliki tanggung jawab untuk menjaga adalah satu untuk TNI menjaga keutuhan NKRI,” kata mantan Irjen Kementerian Pertahanan ini.
Selain meminta perubahan judul, Panglima TNI juga menyampaikan satu usulan pasal yang memberikan TNI amanat melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan. Satu pasal yang diajukan adalah pasal 43 h yang terdiri dari 3 ayat.
Ayat pertama, tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang; Ayat kedua, dalam mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui pencegahan, penindakan, dan pemulihan berkordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan atau kementerian lembaga terkait.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
