Ilustrasi- Logo KPK

Jakarta, Aktual.com- Tim panitia seleksi (pansel) mengumumkan hasil akhir seleksi terbuka calon pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2022.

“Pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama KPK tahun 2022 yang telah dilaksanakan sejak 14 Februari 2022 telah menyelesaikan seluruh rangkaian seleksi mulai dari tahap pengumuman sampai dengan tahap wawancara,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya H. Harefa saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/4).

KPK menyelenggarakan seleksi terbuka tersebut untuk formasi 11 jabatan, yaitu dua pimpinan tinggi madya dan sembilan pimpinan tinggi pratama.

Untuk jabatan pimpinan madya, terdiri atas posisi Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi serta Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

Sementara itu, jabatan pimpinan tinggi pratama, ada posisi sebagai Direktur Penyidikan, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV, Kepala Sekretariat Dewan Pengawas, Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik, serta Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi.

Ada pula Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Kepala Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi, Kepala Biro Sumber Daya Manusia, dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat.

“Setelah kompilasi dari seluruh nilai sesuai dengan tahapan seleksi jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan KPK, mulai dari penulisan makalah, penelusuran rekam jejak, pelaksanaan asesmen, presentasi, hingga¬†wawancara, sudah diambil kesimpulan oleh seluruh pansel,” kata Koordinator Ketua Tim Pansel Supranawa Yusuf yang juga hadir dalam jumpa pers itu.

Terdapat 33 nama yang lolos sampai tahap akhir dari seleksi terbuka tersebut. Supranawa mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan hasil tersebut kepada Sekjen KPK selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) di KPK.

“Proses selanjutnya nanti ada di KPK,” ucap Supranawa.

Khusus untuk calon pejabat tinggi madya yang telah lolos sampai tahap akhir tersebut, kata dia, harus diusulkan oleh KPK kepada Presiden Joko Widodo.

“Untuk jabatan tinggi pratama, nanti dari KPK akan menerbitkan SK (surat keputusan) pengangkatannya. Setelah itu, pelantikan dan satu tugas lagi dari pansel harus melaporkan semua rangkaian seleksi ini ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara),” kata Supranawa.

Berikut nama-nama yang lolos hingga tahap akhir tersebut.

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi

1. Bahtiar Ujang Purnama dari KPK
2. Didik Agung Wijanarko dari KPK
3. Golkar Pangarso Rahardjo Winarsadi dari Polri

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat

1. Eddy Cahyono Sugiarto dari Kementerian Sekretariat Negara
2. Malikuz Zahar dari Badan Riset dan Inovasi Nasional
3. Wawan Wardiana dari KPK

Direktur Penyidikan

1. Asep Guntur Rahayu dari Polri
2. Edgar Diponegoro dari Polri
3. Totok Suharyanto dari Polri

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV

1. Elly Kusumastuti dari Kejaksaan RI
2. Jamaluddin Farti dari Polri
3. Surya Nelli dari Kejaksaan RI

Kepala Sekretariat Dewan Pengawas

1. Haerudin dari KPK
2. Jadi Haposan Manurung dari Kementerian Keuangan
3. Rofii Edy Purnomo dari Kementerian Keuangan

Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik

1. Herda Helmijaya dari KPK
2. Kunto Ariawan dari KPK
3. Leo Lendra dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi

1. Dedi Hartono dari KPK
2. Kartika Handaruningrum dari Kementerian Luar Negeri
3. Valentinus Rudy Hartono K dari Kementerian Keuangan

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi

1. Ali dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Amir Arief dari KPK
3. Dwi Rahayu Eko Setyowati dari Kementerian Hukum dan HAM

Kepala Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi

1. Doli Wilfried Hasudungan Simanungkalit dari Kementerian Kesehatan
2. Muhammad Suryanto dari Kementerian Keuangan
3. Rahendro Jati dari Kementerian Hukum dan HAM

Kepala Biro Sumber Daya Manusia

1. Mugi Syahriadi dari Komisi Aparatur Sipil Negara
2. Rosana Fransisca dari KPK
3. Zuraida Retno Pamungkas dari Kementerian Keuangan

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

1. Jasyanto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional
2. Leo Efriansa dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
3. Yuyuk Andriati Iskak dari KPK.

(Arie Saputra)