Jakarta, Aktual.com — Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Freeport oleh DPR dinilai oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon adalah langkah yang tepat untuk membongkar kinerja perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut selama berada di Indonesia.
“Jika disetujui (pansus Freeport) ini akan mengorek begitu banyak masalah yang selama ini seolah-olah tidak bisa disentuh, dari mulai kontrak karya satu, kontrak karya dua, termasuk yang rezim sekarang bagaimana penataan hubungan kita dengan Freeport,” ujarnya dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/12).
Menurut politisi Partai Gerindra tersebut pansus juga akan bisa menjadi alat ukur bagaimana implementasi pasal 33 UUD 1945 dipraktekkan di Freeport. Ia meyakini kedepan sumber daya manusia Indonesia dapat mengelola sendiri tambang mineral yang saat ini banyak dikuasai oleh perusahaan asing.
“Hanya dengan royalti satu persen, kemudian naik tiga persen, baru sekarang naiknya tambah lagi sedikit. Itu bukan sebesar-besar kemakmuran rakyat, kita hanya menonton saja disitu, bahkan secara otoritas kadang-kadang otoritas Indonesia pun tidak bisa menyentuh ke area Freeport,” ujarnya.
Seperti diketahui beberapa waktu lalau Wakil Ketua DPR RI Fahri hamzah mengusulkan pembentukan pansus Freeport. Wacana pembentukan pansus ini belum secara resmi berjalan. Pengumpulan tandatangan anggota dewan sebagai syarat pembentukan Pansus pun belum dilakukan hingga kini.
Artikel ini ditulis oleh:
