Jakarta, Aktual.co —Panitia Hak Angket DPRD DKI belum bisa memastikan adanya ‘permainan’ antara konsultan E-Budgeting dengan Pemprov DKI. Ketua Panitia Khusus hak angket Mohammad Ongen Sangaji mengatakan ada atau tidaknya permainan baru bisa dipastikan setelah rapat pleno pansus angket.
Dijelaskan politisi partai Hanura itu pihaknya akan melakukan penelusuan kembali dengan melihat kontrak kerja dari konsultan pemprov itu. “Nanti kita kihat kontrak kerjanya, tadi pak Gagat (konsultan e-Budgeting) bilang gratis. Tapi ternyata ada yang dibayar. Makanya kita akan minta kontraknya itu,” ucap dia, di DPRD DKI, Jakarta, Rabu (11/3). Jika benar konsultan dibayar cuma-cuma untuk hemat anggaran Pemprov DKI, kata Ongen, Pansus Angket akan beri apresiasi. “Tapi nanti kita lihat dulu di prosedurnya bayar atau tidak,” ucap dia.
Sebelumnya, saat pemeriksaan, konsultan e-Budgeting Pemprov DKI menyampaikan beberapa pernyataan yang membuat Panitia Khusus Hak Angket DPRD DKI terheran-heran. Salah satunya, pernyataan dia bahwa kerjasama dengan Pemprov DKI di pembuatan e-Budgeting, ternyata hanya dilakukan perorangan saja, tidak melalui PT atau CV.
Padahal hasil kerjaan Gagat dan timnya yang berupa e-budgeting itu digunakan Pemprov DKI untuk ‘menyaring’ puluhan triliun APBD DKI.
Dibuat heran, Ahmad Nawawi, anggota Fraksi Demokrat-PAN pun bertanya. “Ini kan bapak masuk perseorangan, padahal yang bapak jalankan itu data rahasia negara. Bagaimana cara bapak bisa semudah itu lihat seluruh data, tanpa ada kontrak jelas masuk melalui perorangan?” ujar dia, saat rapat Pansus Angket. Dapat pertanyaan seperti itu, Gagat berdalih dirinya tak punya kepentingan untuk melihat data-data APBD DKI, kecuali dapat izin. “Itu saya tidak tahu semua pak meski ada di server. Saya enggak ada kepentingan lihat data itu kecuali ada izin. Sejak 2015, peran saya sudah dari kecil. Sebagai seorang IT kami menjaga itu, karena IT memang bisa saja menghapus dokumen atau rekening negara, tapi kami menghindari itu,” dalih dia.
Artikel ini ditulis oleh:
