Sorong, Aktual.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengingatkan Provinsi Papua Barat Daya (PBD) untuk terus memperkuat kolaborasi dalam rangka bersama menurunkan angka stunting di wilayah itu, untuk mempercepat penanganan angka kekerdilan sesuai dengan target nasional.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI, Restuardy Daud, di Sorong, Minggu, menjelaskan bahwa satu hal penting yang perlu diterapkan pada upaya penurunan stunting adalah memperkuat kolaborasi dengan seluruh pihak, sehingga bersama-sama dapat mendukung program percepatan penurunan stunting di Papua Barat Daya.
Tujuannya adalah memastikan delapan aksi konvergensi yang merupakan program strategi nasional benar-benar terealisasi secara maksimal, baik di tingkat provinsi maupun di enam kabupaten dan kota.
“Sampai saat ini dari enam provinsi di Papua, Papua Barat Daya penanganan stunting sangat baik,” ucap Restuardy Daud.
Dia mengakui bahwa setiap provinsi mungkin tidak mencapai target yang sama dalam penanganan stunting.
“Semua daerah bergerak dan kami bersyukur ada daerah yang sudah bagus, ada daerah yang sedang, dan ada daerah yang masih rendah, maka diperlukan penanganan khusus. Caranya adalah memperkuat kolaborasi agar dapat bergerak bersama-sama,” jelasnya.
Restuardy Daud mengakui bahwa aspek kultural dan aspek geografis antara satu daerah dengan daerah lainnya di Papua menjadi tantangan dalam penanganan stunting secara umum.
“Salah satu cara yang tepat adalah memperkuat kolaborasi untuk bergerak bersama dalam menangani masalah ini,” kata dia.
Terkait penanganan stunting, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar dari APBD untuk mengatasi kasus stunting di wilayah itu.
Kepala Dinas Kesehatan PBD, Netty Howai, menjelaskan bahwa anggaran tersebut merupakan salah satu upaya konkret pemerintah provinsi untuk melaksanakan program strategis dalam rangka menurunkan angka stunting di provinsi termuda ini.
Salah satu implementasi program penurunan stunting adalah pendistribusian makanan tambahan kepada bayi, balita, dan ibu hamil di lima kabupaten dan satu kota.
“Ini sudah didistribusikan ke lima kabupaten dan satu kota, makanan tambahan ini diperoleh saat menghadiri posyandu,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Netty.
Langkah konkret lainnya adalah peluncuran dapur gizi di setiap kabupaten dan kota pada November 2023 oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
“Setiap kabupaten dan kota akan menjalankan dapur gizi, dan akan memberikan makanan tambahan kepada ibu hamil dan balita hingga usia dua tahun,” tambah Netty.
Menurut program nasional, angka stunting di seluruh Indonesia harus turun menjadi 14 persen pada tahun 2024.
“Angka stunting di Provinsi Papua Barat Daya hingga Oktober 2023 telah mencapai 12 persen dari 19,9 persen pada Juli 2023,” kata Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Daya.
Ini adalah hasil kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota serta pihak-pihak lain seperti LSM dan yayasan yang bergerak di bidang kesehatan.
Artikel ini ditulis oleh:
Firgi Erliansyah
