Jakarta, Aktual.com — Provinsi Papua Barat, dinilai cukup strategis dan memiliki potensi yang luar biasa untuk mendukung program kedaulatan pangan nasional.
Dekan Fakultas Pertanian Universitas Papua, Agus Sumule di Manokwari, Jumat (8/1), mengatakan program pembangunan seperti tol laut, perkeretaapian serta infrastruktur lain yang diarahkan di wilayah Papua dan Papua Barat merupakan terobosan yang luar biasa.
Untuk itu, lanjutnya, program itu harus disambut secara baik dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah. Sehingga pembangunan tol laut dan perkeretaapian itu tidak mubazir.
“Terkait program kedaulatan pangan, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan yakni lahan, sarana dan prasarana produksi serta sumberdaya manusia,” ujarnya.
Demi mencukupi kebutuhan lahan pertanian, Papua Barat tidak boleh lagi membuka hutan, sebab Gubernur Papua Barat, Abraham O Atururi, sudah mencanangkan daerah ini sebagai provinsi konservasi.
Meksipun demikian, lanjutnya, bukan berarti penambahan lahan pertanian tidak dapat dilakukan di wilayah Papua Barat.
Ia berpandangan, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten bisa menghitung kembali kawasan transmigrasi dan bekas lahan transmigrasi di daerah ini.
“Hampir semua daerah di Papua Barat, memiliki kawasan transmigrasi, kecuali di wilayah pegunungan. Kawasan tranmigrasi ini, sudah dimanfaatkan secara maksimal atau belum,” katanya dan melanjutkan bahwa kawasan tersebut belum dimanfaatkan maksimal.
Dia menyebutkan, masih banyak lahan-lahan tidur di daerah transmigrasi yang bisa dimanfaatkan untuk memperluas lahan pertanian.
Dia mengajak pemerintah daerah, untuk mendata kembali lahan-lahan tidur yang bukan kawasan kehutanan ini, untuk selanjutnya, dioptimalkan penggunaanya.
“Saya pernah menghitung, jika kita bisa menyediakan 200 ribu hektare lahan kedelai. Kita hampir bisa menyelesaikan persoalan impor kedelai nasional. Di Papua Barat, saya rasa masih sangat bisa untuk mencukupi 200 ribu itu,” sebutnya.
Di sisi lain, dia menjelaskan, ada beberapa keistimewaan, jika pemerintah bersedia memanfaatkan lahan di kawasan transmigrasi. Antara lain, tidak akan ada gesekan antara pemerintah dengan perusahaan, karena lahan itu memang kawasan pertanian.
Pemerintah pun, sebutnya, tidak perlu menggeluarkan anggaran besar untuk menyiapkan infratruktur jalan, sebab, infrastruktur jalan di seluruh kawasan transmigrasi wilayah ini sudah cukup bagus.
“Yang terakhir, sumberdaya manusia, dalam hal ini petani, sudah tersedia di kawasan itu, yakni warga kita, masyarakat transmigrasi dari Jawa dan daerah lain yang sudah bertahun-tahun menetap di situ,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
