Jakarta, Aktual.com — Perubahan Kontrak Karya Freeport ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) semakin menguatkan bahwa Rezim Jokowi-JK lebih tunduk kepada konsensus Washington, ketimbang pada UUD 1945 amanat rakyat Indonesia. Jokowi harus mencopot Menteri ESDM Sudirman Said karena selalu ngawur dan tidak paham Nawacita.
Saat ini pemerintah semakin jauh dari janji kampanye, yel-yel prorakyat yang didengungkan hanya retorika. Nawacita bisa berujung dukacita bagi rakyat. Contoh nyata dalam hal IUPK Freeport, Sudirman Said (SS) bertindak bodoh, licik dan manipulatif dengan memanjakan Freeport, tanpa bertanya dulu apa harapan rakyat Papua.
Papua bisa bergolak lagi bila terus dimarjinalisasi diperkosa. Ibu pertiwi menangis. Yang didapat rakyat segelintir debu dari keuntungan Freeport berpuluh tahun. Dasar IUPK Pasal 169 UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 itu pesanan imperialisme neoliberalisme untuk kuasai NKRI. Menteri ESDM Sudirman Said tidak mau membangun industri pertambangan dan migas yang mandiri berdikari. Tambang Freeport bisa kita kelola sendiri kok. Selama dieksploitasi asing, Indonesia banyak ruginya.
Jaringan ’98 Babel menyerukan kepada rakyat agar tidak terus dibutakan oleh fanatisme sempit membela rezim Jokowi-JK.
Tentunya Indonesia tidak ingin menjadi generasi yang menyaksikan runtuhnya negara ini. Sudah saatnya kita ingatkan penguasa akan segala kebijakan yang salah apalagi yang proneoliberalisme antirakyat.
Jokowi-JK harus buktikan membela hak-hak rakyat miskin. Bukan pemimpin kaum oportunis pengkhianat bangsa. Negara ini didirikan dengan cita-cita luhur pendiri bangsa yang tertulis dalam Mukadimah UUD 1945. Ayo bergerak! Anak muda jangan mau dibungkam, rakyat harus diajarkan kritis demi ibu pertiwi. Lawan Sudirman Said dan Freeport!
Ditulis oleh M. Yusuf, Juru Bicara Jaringan ’98 Bangka Belitung (Babel).
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
