Jakarta, Aktual.com – Papua Nugini resmi menetapkan darurat nasional selama 14 hari sejak Kamis (11/1) menyusul protes dan penjarahan yang mengakibatkan 16 orang tewas di ibu kota Port Moresby. Demonstrasi ini dipicu oleh kesalahan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekitar 300 Kina atau setara Rp1,2 juta.
Pemimpin oposisi Papua Nugini, Joseph Lelang, memberikan dukungan kepada para PNS yang melakukan aksi protes, menyebutnya sebagai hak mereka untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap pemotongan gaji.
Lelang juga menyatakan bahwa aksi protes ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap biaya hidup yang tinggi dan tingkat pengangguran yang tinggi di ibu kota.
James Nomane, mantan anggota parlemen, mengajukan seruan untuk pengunduran diri Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, menyebut krisis ini sebagai hasil dari kesalahan manajemen ekonomi.
Ia menyalahkan Perdana Menteri, Bendahara, dan Kepala Kepolisian, menyatakan bahwa segalanya akan memburuk kecuali tindakan keras diambil untuk mengatasi situasi ini.
“James Marape harus mengundurkan diri. Krisis ini merupakan kombinasi dan gelombang besar permusuhan rakyat kita dalam pelayanan publik, yang berasal dari kesalahan manajemen ekonomi,” ungkap Nomane.
“Perdana Menteri, Bendahara, Kepala Kepolisian 100 persen bersalah. Segalanya hanya akan menjadi lebih buruk kecuali kita menghentikan kebusukan ini,” sambungnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Jalil
