Jakarta, aktual.com – Kandidat pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati Muara Enim, Edison-Sumarni menjanjikan bantuan senilai Rp 100 juta untuk setiap kepala keluarga (KK) dalam pilkada yang diselenggarakan 27 November kemarin. Janji tersebut ditampilkan dalam poster yang disebar dan dibagi-bagikan tim pemenangan Edison-Sumarni kepada banyak warga.
Dalam foto poster yang beredar di sosial media whatsapp, paslon Edison-Sumarni tidak hanya menjanjikan program pembagian uang untuk tiap KK. Paslon tersebut juga menjanjikan program bagi-bagi bantuan sebesar Rp 1 miliar untuk tiap desa dan kelurahan serta untuk masing-masing pondok pesantren.
Menanggapi hal tersebut, Koalisi Keadilan meminta Bawaslu dan KPUD Muara Enim untuk memeriksa dugaan kejadian tersebut. Koalisi Keadilan berpendapat semestinya janji bagi program Rp 100 juta tersebut sudah memenuhi unsur politik uang atau money politics yang dimaksud dalam UU Pilkada. Pasalnya, menurut dia, ada janji bantuan uang yang diberikan jika masyarakat memilih paslon Edison-Sumarni.
“Ya, secara normatif unsur money politics terpenuhi. Semestinya Bawaslu pro aktif memeriksa dugaan kejadian tersebut. Kita tidak menginginkan penyelenggaraan pilkada dirusak oleh praktek-praktek kotor seperti itu. Seperti menjanjikan uang BLT untuk masyarakat dalam program Rp 100 juta tersebut,” kata Koordinator Koalisi Keadilan Fuad Adnan dalam keterangannya kepada awak media, Kamis (19/12) pagi.
Fuad pun mencoba mengkalkulasi kesiapan APBD Kabupaten Muara Enim jika janji itu dipenuhi paslon Edison-Sumarni. Dengan APBD yang hanya berjumlah Rp 4,3 triliun, bagi Fuad, janji program tersebut sangat tidak masuk akal. Apalagi jika memang setiap KK bakal diberikan program bantuan senilai Rp 100 juta seperti yang dijanjikan paslon Edison-Sumarni.
“Dengan DPT sekitar 460 ribu jiwa dan mungkin jumlah KK sebanyak 115 ribu, maka uang yang dibutuhkan Edison-Sumarni untuk membayar janji program tersebut sebanyak Rp 115 triliun. Sementara APBD Muara Enim hanya Rp 4,3 triliun. Jadi jelas yah, ini selain politik uang terselubung yah juga bentuk pembohongan publik,” tutur dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
