Koalisi Tolak Dana Aspirasi menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu masuk Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2015). Mereka menolak usulan dana aspirasi kepada setiap anggota DPR sebesar Rp. 20 miliar karena dapat menimbulkan ketimpangan pembangunan hingga potensi korupsi. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB

Jakarta, Aktual.com – Fraksi Partai Hanura menolak dengan tegas saat pembacaan pandangan fraksi pada rapat paripurna pembahasan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP), di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/7).

Hal ini dilakukan setelah sebelumnya PDIP tidak membacakan pandangan fraksi, dan Nasdem meninggalkan rapat atau ‘Walk Out’.

“Kami secara tegas menolak pengambilan usulan tata cara pengambilan keputusan UP2DP,” ujar Anggota Fraksi Hanura Arief Suditomo saat membacakan pandangan fraksi

Arief mengatakan, dana aspirasi malah menimbulkan masalah baru dan tumpang tindih dengan program pemerintah. Selain itu, program dana aspirasi belum menjadi hal prioritas karena anggota sudah difasilitasi oleh dana reses.

“Kami menolak pelaksanaan tata cara UP2DP,” tegasnya.

Pada paripurna tersebut, dari 10 fraksi di DPR, tiga diantaranya menolak usulan dana aspirasi atau yang disebut UP2DP. Ketiganya yakni, Nasdem, PDIP dan Hanura.

Sementara, Fraksi Demokrat belum menentukan sikap menerima atau menolak. UP2DP selanjutnya diberikan ke pemerintah untul pembahasan lanjutan.

Artikel ini ditulis oleh: