Parlemen Inggris: Pemerintah Diamkan Pencari Suaka Hingga Tujuh Tahun

Jakarta, Aktual.co — Sejumlah anggota parlemen mengatakan bahwa sekitar 11.00 pencari suaka di Inggris dilaporkan masih menunggu ijin tinggal mereka di negara tersebut selama tujuh tahun.
“Sekitar 29.000 dokumen permohonan suaka dari tahun 2007 masih belum diselesaikan oleh Kementerian Luar Negeri Inggris,” ujar anggota parlemen tersebut, ujar Komite Akuntan Publik (PAC) Parlemen Inggris seperti dikutip dari AFP, Rabu (29/10).
Bahkan, 11.00 dari para dokumen permohonan tersebut masih belum mendapatkan keputusan awal.
“Sudah timbul tekanan, dan Kementerian Dalam Negeri Inggris harus cepat mengambil tindakan atas kekacauan imimgrasi ini,” ujar ketua Komite Akuntan Publik Margaret Hodge.
Pemerintah konservatif yang dipimping Perdana Menteri David Cameron sedang mendapatkan tekanan menjelang pemilihan umum bulan Mei 2015, dan menanggapi bahwa telah mengambil alih sebuah “organisasi gagal” ketika menjabat pada tahun 2010.
“Sistem imigrasi yang kita warisi benar-benar disfungsional dengan banyak kekurangannya sehingga tidak berfungsi denagn baik,” kata Menteri Imigrasi dan Keamanan James Brokenshire.
“Ketidak becusan manajemen kemudian semakin terlihat di institusi itu, namun sekarang sudah membaik.” Kantor imigrasi Inggris, UK Border Agency (UKBA), sempat ditutup pada Maret 2013 hanya untuk menangani dokumen permohonan suaka.
Untuk menangani dokumen yang tertahan itu, tiga direktorat dikerahkan yaitu direktorat Visa dan Imigrasi, Penegakan Imigrasi dan Pasukan Perbatasan.
Tapi panitia mengatakan bahwa departemen tersebut sudah tidak memiliki target untuk memproses klaim dan bahwa antrian dokumen permohonan yang baru sudah ada, sebagian karena kesalahan penanganan dari pemotongan biaya yang merumahkan 120 pekerja sosial yang berpengalaman.
Dewan Pengungsi amal mengatakan penundaan tersebut hanya menyisakan pekerja yang ditinggalkan dalam keadaan tidak jelas, tidak mampu bekerja dan membangun kembali kehidupan mereka.
Selain itu, saat ini lebih dari 175.000 permohonan visanya ditolak terdaftar sebagai pemohon yang menunggu penghapusan dari Inggris.
Pada tahun 2012, sebuah perusahaan swasta menemukan bahwa 50.000 daftar nama yang ditolak tidak dapat dihubungi.
Masalah lain termasuk proyek teknologi informasi yang dibatalkan dan membuang hampir satu juta Pound atau USD1,6 miliar dari uang pembayar pajak.
“Ketidakbecusan pengurusan yang dramatis oleh petugas perbatasn dan imigrasi telah meninggalkan kekacauan besar untuk Kementerian Dalam Negeri Inggris, tapi tampaknya justru membuat lebih buruk,” ujar Dia Chakravarty direktur politik dari Aliansi Pembayar Pajak.
“Penundaan ini tidak hanya merugikan para pencari suaka yang dipaksa untuk menjalani penantian atas nasib nereka secara tidak jelas. Namun sudah jelas terlihat bahwa keterlambatan ini merupakan kegagalan proyek Teknologi Informasi dan penyelesaian kasus yang terlampau lama ini telah menghabiskan uang para pembayar pajak.”