Jakarta, Aktual.com — Merapatnya sebagian besar partai politik ke barisan pendukung pemerintah membuat parlemen seakan-akan ‘ompong’ dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi-JK.
Salah satunya, terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui Menteri ESDM Sudirman Said yang memperpanjang izin ekspor konsentrat kepada PT Freeport Indonesia. Dimana, hal itu bertentangan dengan ketentuan UU.
“Ini semua pelanggaran, tapi semua ini siapa yang bisa menyetop, yang bisa menyetop itu setahu saya dalam rapat komisi VII sudah diminta ini distop, harusnya DPR itu didorong untuk meggunakan haknya paling besar. Paling tidak menggunakan hak interpelasi-nya (bertanya),” kata Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menjawab pertanyaan Aktual.com beberapa saat lalu, Senin (15/2).
Seharusnya, dengan adanya pelanggaran seperti ini, anggota dewan bereaksi dengan melakukan kroscek kepada pemerintah untuk mendapatkan jawaban secara komprehensif.
“Ini yang seharusnya kita minta kepada teman-teman anggota, paling tidak tanya pemerintah (interpelasi) saja dulu, ini apa sebetulnya,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
