Jakarta, Aktual.com – Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo-Sandi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan partai politik mana yang kadernya paling banyak ditangkap karena korupsi. Tujuannya agar pada pemilu serentak April nanti masyarakat tidak salah menentukan pilihan parpol.
Menanggapi hal tersebut, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, mengatakan selama ini pengumuman tersangka sudah dilakukan secara terbuka.
“Kalau pengumuman tersangka di KPK itu sudah dilakukan secara terbuka. Bahkan kompilasinya juga ada di laporan tahunan KPK, kami sampaikan juga ke DPR,” jawab Febri di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (31/1).
Hanya saja, Febri enggan memenuhi permintaan untuk merilis partai dengan kader terbanyak terlibat korupsi. Menurutnya, selama ini sudah banyak pihak yang membuat analisis soal partai-partai dengan kader yang terlibat korupsi.
“Kalau untuk penanganan perkara, tentu fokus KPK adalah perbuatan dan kasusnya. Jadi bukan dari mana dia berasal. Kalau masyarakat kemudian lakukan analisis partai A lebih banyak dari B, itu silakan saja,” ujarnya.
Selain itu, Febri mengatakan KPK sudah mengumumkan soal urutan kepatuhan pelaporan LHKPN dari tiap fraksi di DPR. Dia juga menyoroti soal korupsi di sektor politik yang masih tinggi.
“Kondisi korupsi ranah politik di Indonesia sangat mengkhawatirkan. DPR ada 69 orang, DPRD kemarin ada tambahan di Lampung Tengah, berarti ada 195 orang, kepala daerah juga cukup banyak,” katanya.
Sebelumnya, juru bicara Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo – Sandi, Andre Rosiade meminta KPK mengumumkan partai politik dengan kader terbanyak korupsi. Alasannya, agar masyarakat mengetahui mana parpol yang berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi.
Apalagi baru-baru ini daftar Caleg mantan napi koruptor sudah diumumkan oleh KPU. “Kami mendesak agar KPK juga turut mengumumkan partai politik peserta Pemilu 2019 yang kadernya banyak terlibat dengan korupsi,” ujar Andre.
Sehingga menurut Andre, masyarakat mengetahui partai mana yang tidak bisa mengatur kadernya yang melakukan tindak pidana korupsi. Masyarakat juga bisa punya bekal agar tidak salah memilih partai dalam Pemilu Serentak 2019.
“PDIP selama ini kan selalu merasa pro wong cilik. Tapi kadernya paling banyak jadi tersangka KPK,” bebernya.
Ia berharap partai-partai yang dirilis KPK tersebut hanyalah partai lama, terutama yang memiliki kursi di Parlemen.
“Jika Partai Sekali Ikutan kayak PSI tentu tak punya rekam jejak di KPK karena bukan karena bersih, tapi memang tidak punya wakil di parlemen,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
