Partai Demokrat memutuskan untuk angkat suara secara tegas dan terukur menanggapi tudingan bahwa merekalah ‘partai biru’ yang disebut-sebut berada di balik ramainya isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo.
Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai tuduhan itu bukan sekadar keliru, melainkan fitnah besar yang sengaja ditembakkan untuk merusak reputasi partai menjelang suasana politik yang semakin panas.
Saat ditemui wartawan dalam kunjungan kerja sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur di Desa Golong, Lombok Barat, pada 27 Juli 2025, AHY menjawab singkat dan tegas, “Fitnah. Fitnah besar.”
Ungkapan itu mencerminkan posisi Demokrat yang menolak dijadikan kambing hitam dalam polemik yang sama sekali tidak mereka rancang.
Juru bicara Demokrat Herzaky Mahendra Putra memperkuat pernyataan sang ketua umum dengan menegaskan bahwa penyebutan ‘partai biru’ adalah upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik partai.
Menurut Herzaky, hubungan personal dan politik antara keluarga Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarga Presiden Jokowi justru terpelihara baik. Wapres Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep hadir langsung pada Kongres V Demokrat, sedangkan AHY, yang kala itu harus merawat ayahnya, mengutus Sekjen Herman Khoiron dan Wakil Ketua Umum Teuku Riefky Harsya menghadiri kongres PSI sebagai tanda hormat.
“Fakta itu sendiri sudah mematahkan narasi adu domba,” kata Herzaky.
Ia mengajak publik memeriksa rekam jejak, bukan bersandar pada klue samar yang sengaja diplesetkan di media sosial.
Tempuh Jalur Hukum
Setelah pesan jelas disampaikan di pucuk pimpinan, Wakil Ketua Umum Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menerangkan langkah konkret yang tengah disiapkan partai.
Ibas menyatakan Demokrat sedang berkonsultasi hukum untuk menggugat siapa pun yang sengaja mencemarkan nama baik melalui narasi, yang menurutnya, palsu dan manipulatif. Ia menyebut tuduhan itu pembunuhan karakter yang bertujuan menggiring opini publik dengan dusta.
“Kami mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak mana pun yang menebar fitnah,” tegas Ibas dalam keterangan tertulis, 29 Juli 2025, .
Ibas juga mendorong Presiden Jokowi dan pihak terkait membuka ruang klarifikasi secara terang agar masyarakat tidak terjebak dalam kabut disinformasi.
Menurutnya, transparansi adalah cara paling elegan memotong mata rantai fitnah dan adu domba.
Ibas menambahkan, Demokrat tidak memiliki kaitan organisatoris maupun politik dengan Roy Suryo yang hengkang dari partai sejak 2019. Sehingga, kata Ibas, setiap pernyataan Roy Suryo tak mewakili sikap resmi Demokrat.
“Mengait-ngaitkan kami dengan individu yang bukan kader sejak enam tahun lalu adalah manuver tidak sehat,” ujarnya.
Baik AHY maupun Ibas sepakat bahwa permainan tuduhan tanpa bukti hanya akan merusak iklim demokrasi. Mereka meminta semua pihak kembali ke rel hukum. Jika ada yang merasa memiliki data valid soal dokumen pribadi siapa pun, serahkan ke aparat penegak hukum, bukan ke gelombang framing di media sosial.
Demokrat juga mengingatkan bahwa fitnah serupa kerap berulang menjelang momentum politik penting, dan pilihan terbaik adalah publik tetap kritis, memeriksa fakta, serta menolak informasi yang tidak terverifikasi.
Dengan nada menutup pintu polemik, AHY mengajak seluruh elite politik menjaga integritas kontestasi demokrasi.
“Demokrasi sehat lahir dari pertarungan ide, bukan caci maki apalagi fitnah,” dia menandaskan.
Artikel ini ditulis oleh:
Andry Haryanto
