Jakarta, aktual.com – Ketua Umum Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai), Farhat Abbas mengatakan bahwa partainya masih memiliki kekurangan dalam proses pendaftaran Pemilu 2024.

“Pandai peserta nomor 9, masalah kekurangan sebelum tanggal 14 Agustus berharap KPU tidak mencari-cari kesalahan, terutama di masa pandemi ini sifatnya bisa ditoleransi saja. Kami hadir di sini bukan untuk main-main tapi serius,” ucapnya saat ditemui di gedung KPU RI, Jakarta, Senin (1/8).

Ia menjelaskan bahwa salah satu yang bermasalah yaitu pendaftar Sipol khususnya di daerah Papua yang masih belum 100 persen masuk.

“Karena kemaren jujur aja, partai yang memberi kedaulatan kepada daerah, jadi kami anggap Sipol ada yang di Papua 100 persen selesai, tapi belum masuk Sipol semuanya. Jadi ada waktu 14 hari untuk melengkapinya,” jelas Farhat.

Ia melanjutkan bahwa partai-partai baru saat ini tidak membebankan negara, justru partai-partai besar yang mendapatkan subsidi dari APBN yang membebankan negara dan menciptakan organisasi oligarki.

“Kan partai-partai baru enggak membebankan negara, partai-partai besar yang menciptakan organisasi oligarki. Ayo masyarakat butuh partai-partai baru untuk beri pembaruan bagi Indonesia,” ungkapnya.

Ia menuturkan bahwa kesulitan partai baru yang ada saat ini yaitu tidak adanya anggaran partai sehingga untuk membangun kantor dan lainnya masih sulit.

“Ya kan partai yang ada di parlemen sekarang kan mereka ada anggaran partai dari perhitungan suara. Kalau partai-partai baru sangat berat, apalagi mereka harus membangun kantor,” tutur Farhat.

(Rizky Zulkarnain)