Jakarta, Aktual.com – Partai Demokrat mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa mereka tidak akan mensyaratkan kursi cawapres bagi Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam menjajaki koalisi untuk Pilpres 2024.
Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, dalam sebuah konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (6/9).
Herzaky Mahendra Putra menjelaskan bahwa AHY sebelumnya tidak pernah meminta kursi cawapres ketika Partai Demokrat masih berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).
Ia juga menyoroti alasan Partai Demokrat merasa dikhianati setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, sebagai cawapres. Herzaky menegaskan bahwa AHY tidak pernah memaksa atau menginginkan posisi cawapres dalam koalisi tersebut.
“Sudah jelas, bukan masih ingin. Sudah jelas dari koalisi sebelumnya sampai dengan sekarang, tidak ada permintaan harus menjadi cawapres,” tegas Herzaky.
Dalam kesempatan tersebut, Herzaky juga mengungkapkan bahwa salah satu keputusan yang diambil dalam pertemuan 38 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat adalah meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Majelis Tinggi untuk menutup pintu dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden.
DPD Partai Demokrat menegaskan bahwa mereka tidak ingin terjadi kondisi “cinta lama bersemi kembali” (CLBK).
“Satu hal yang pasti, tidak ada kata CLBK. Ini masalah kehormatan partai yang dianggap dilukai dan dianggap dikhianati. Bahasanya seperti itu. Sehingga bagi mereka CLBK tidak mungkin terjadi,” jelas Herzaky.
Selain itu, Herzaky juga menyebut bahwa sebagian besar DPD Partai Demokrat telah mengusulkan agar partai tersebut merujuk pada dua pilihan tertentu dalam Pilpres 2024. Namun, ia tidak berani mengungkapkan dua pilihan tersebut.
Herzaky menekankan bahwa usulan dari DPD bukan merupakan keputusan akhir, karena hasil pertemuan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pembahasan lebih lanjut di tingkat DPP dan Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Perkembangan ini akan terus diikuti dengan cermat karena dapat berpengaruh signifikan terhadap dinamika politik dan koalisi menjelang Pilpres 2024.
Artikel ini ditulis oleh:
Ilyus Alfarizi
