Partai Nasdem dan PPP Walk Out, Tolak Revisi UU MD3
Beberapa anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem melakukan aksi walk out saat Rapat paripurna pengesahan RUU MD3 menjadi UU di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2). Aksi walk out itu dilakukan setelah perwakilan mereka menyampaikan sikapnya terkait penambahan kursi pimpinan DPR, MPR dan DPD dalam revisi UU MD3 itu. Dalam interupsinya, meminta pengesahan revisi UU MD3 ditunda. AKTUAL/Tino Oktaviano
Beberapa anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melakukan aksi walk out saat Rapat paripurna pengesahan RUU MD3 menjadi UU di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2). Aksi walk out itu dilakukan setelah perwakilan mereka menyampaikan sikapnya terkait penambahan kursi pimpinan DPR, MPR dan DPD dalam revisi UU MD3 itu. Dalam interupsinya, meminta pengesahan revisi UU MD3 ditunda. AKTUAL/Tino Oktaviano
Beberapa anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem melakukan aksi walk out saat Rapat paripurna pengesahan RUU MD3 menjadi UU di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2). Aksi walk out itu dilakukan setelah perwakilan mereka menyampaikan sikapnya terkait penambahan kursi pimpinan DPR, MPR dan DPD dalam revisi UU MD3 itu. Dalam interupsinya, meminta pengesahan revisi UU MD3 ditunda. AKTUAL/Tino Oktaviano
Beberapa anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem melakukan aksi walk out saat Rapat paripurna pengesahan RUU MD3 menjadi UU di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2). Aksi walk out itu dilakukan setelah perwakilan mereka menyampaikan sikapnya terkait penambahan kursi pimpinan DPR, MPR dan DPD dalam revisi UU MD3 itu. Dalam interupsinya, meminta pengesahan revisi UU MD3 ditunda. AKTUAL/Tino Oktaviano
Beberapa anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem melakukan aksi walk out saat Rapat paripurna pengesahan RUU MD3 menjadi UU di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2). Aksi walk out itu dilakukan setelah perwakilan mereka menyampaikan sikapnya terkait penambahan kursi pimpinan DPR, MPR dan DPD dalam revisi UU MD3 itu. Dalam interupsinya, meminta pengesahan revisi UU MD3 ditunda. AKTUAL/Tino Oktaviano
Beberapa anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melakukan aksi walk out saat Rapat paripurna pengesahan RUU MD3 menjadi UU di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2). Aksi walk out itu dilakukan setelah perwakilan mereka menyampaikan sikapnya terkait penambahan kursi pimpinan DPR, MPR dan DPD dalam revisi UU MD3 itu. Dalam interupsinya, meminta pengesahan revisi UU MD3 ditunda. AKTUAL/Tino Oktaviano
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laolly menyampaikan pandangan akhir pemerintah saat Rapat Paripurna Pengesahan RUU MD3 menjadi UU di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2/18). Rapat Paripurna DPR resmi mengesahkan RUU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD menjadi Undang Undang. AKTUAL/Tino Oktaviano
Suasana saat Rapat Paripurna Pengesahan RUU MD3 menjadi UU di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2/18). Rapat Paripurna DPR resmi mengesahkan RUU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD menjadi Undang Undang. AKTUAL/Tino Oktaviano
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laolly menyerahkan pandangan akhir pemerintah soal RUU MD3 kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo yang didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Taufik Kurniawan dan Agus Hermanto saat Rapat Paripurna Pengesahan RUU MD3 menjadi UU di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2/18). Rapat Paripurna DPR resmi mengesahkan RUU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD menjadi Undang Undang. AKTUAL/Tino Oktaviano
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laolly menyerahkan pandangan akhir pemerintah soal RUU MD3 kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo yang didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Taufik Kurniawan dan Agus Hermanto saat Rapat Paripurna Pengesahan RUU MD3 menjadi UU di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2/18). Rapat Paripurna DPR resmi mengesahkan RUU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD menjadi Undang Undang. AKTUAL/Tino Oktaviano
