Jakarta, Aktual.co — Kepala Kepolisian Resor Mimika AKBP Jermias Rontini mengatakan, operasional perusahaan tambang emas dan tembaga PT Freeport Indonesia, mulai kembali normal setelah ribuan pekerja kembali ke Tembagapura setelah mogok kerja sejak 20 Desember 2014.
“Sesuai laporan dari Kapolsek Tembagapura, kondisi terakhir sudah 95 persen mendekati normal,” kata Rontini di Timika, Sabtu (3/1).
Dari laporan tersebut, katanya, diketahui masih ada pekerja yang belum kembali ke tempat kerja, lantaran tidak puas dengan solusi yang ditawarkan manajemen Freeport untuk mengakhiri persoalan internal dengan pihak PUK SPSI.
Dalam kesepakatan yang ditandatangani pada 20 Desember 2014 di Jakarta antara manajemen PT Freeport Indonesia, PUK SPSI PT Freeport, PUK SPSI PT KPI, PUK SPSI PT PJP, Komunitas Pekerja Papua, Forum Peduli Freeport dan sejumlah organisasi lainnya, disebutkan bahwa semua pekerja yang selama ini melakukan aksi mogok spontanitas agar kembali bekerja.
Bahkan pimpinan tertinggi Freeport McMoRan James Robert Moffet menyetujui pembayaran bonus sebesar 1.300 dollar AS kepada seluruh pekerja yang selama dua bulan tidak bekerja akibat konflik manajemen Freeport-PUK SPSI.
“Sudah ada kebijakan dari Moffet untuk menyelesaikan persoalan internal antara manajemen dengan PUK SPSI yang memberikan dampak positif kepada semua pihak,” ujarnya.
“Kami berharap semua pihak bersama-sama menjaga situasi di lingkungan kerja karena Freeport merupakan dapur dari semua pihak terutama pekerja dan keluarganya dan juga memberikan manfaat ekonomi kepada pemerintah dan warga Mimika,” tambah Rontini.
Ketua KPP SP-KEP SPSI Kabupaten Mimika Aser Gobay beberapa waktu lalu mengakui, telah ada kesepakatan yang ditandatangani di Jakarta pada 20 Desember 2014 untuk mengakhiri semua persoalan yang terjadi di lingkungan Freeport selama ini.
Dalam kesepakatan itu, katanya, semua pekerja tanpa terkecuali kembali bekerja seperti biasa tanpa diberikan sanksi apapun.
Namun dalam praktik, katanya, ada sekitar 17 pekerja yang tidak diterima kembali ke lokasi kerja mereka tanpa alasan. Belasan pekerja itu bekerja di Grasberg Operation (tambang terbuka Grasberg) dan PT Kuala Pelabuhan Indonesia.
Kasus tersebut, katanya, telah dilaporkan kepada Senior Vice President PT Freeport Indonesia, Nurhadi Sabirin.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
