Jakarta, Aktual.co — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan secara resmi menarik bantuannya dari operasi militer Republik Demokratik Kongo –untuk menumpas pemberontak –setelah Kinshasa gagal menepati tenggat waktu untuk memecat dua jenderal, menurut seorang pejabat PBB.
Pasukan MONUSCO PBB yang berkekuatan 20 ribu orang bekerja sama dengan militer Kongo dalam sebuah rencana untuk mengusir kelompok pemberontak Pasukan Demokratik Pembebasan Rwanda (FDLR) dari bagian timur negara itu.
Rencana operasi bersama itu terganjal ketika para pejabat PBB meminta dua jenderal pemimpin yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia digantikan sebagai syarat bantuan militer.
“Batas waktu dua pekan telah terlampaui,” kata pejabat itu.
“Langkah selanjutnya adalah menyampaikan surat resmi kepada pihak berwenang Kongo yang relevan terkait penarikan bantuan,” kata pejabat itu.
Surat-surat itu akan dikirimkan akhir pekan ini, kata pejabat itu.
Pemerintahan Presiden DR Kongo Joseph Kabila bulan ini menolak ultimatun PBB untuk mengganti dua jenderal yang masuk dalam daftar “merah” PBB terkait pelanggaran hak asasi manusia.
Para pejabat Perserikatan Bangsa Bangsa meminta Kinshasa untuk memecat dua jenderal itu atau mengakhiri bantuan MINUSCO dalam operasi itu.
Keputusan Perserikatan Bangsa Bangsa terbatas pada rencana operasi terhadap FDLR dan tidak mempengaruhi kampanye lain militer terhadap kelompok-kelompok lain pemberontak yang beroperasi di bagian timur negara itu.
PBB mendorong pelucutan puluhan kelompok pemberontak setelah konflik yang berlangsung selama dua dasawarsa di bagian timur DR Kongo. Sebagian besar konflik itu dipicu oleh perdagangan mineral.
Artikel ini ditulis oleh:
