PBB Desak Para Pemimpin Dunia Deklarasikan ‘Darurat Iklim’

Guterres menyerukan deklarasi darurat iklim itu pada sebuah konferensi tingkat tinggi yang bertujuan untuk membangun momentum di balik kesepakatan Paris, yang pada beberapa bulan belakangan ini terombang-ambing oleh komitmen yang diperbaharui oleh China serta prospek kembalinya Amerika Serikat ke dalam pakta, di bawah Presiden-terpilih Joe Biden.

Meski demikian, alih-alih dobrakan kebijakan-kebijakan baru untuk mempercepat berakhirnya minyak fosil, puluhan pemimpin yang memberikan pernyataan kebanyakan menawarkan perubahan-perubahan terhadap komitmen yang telah ada atau menjanjikan langkah-langkah yang lebih berani sebelum pembicaraan penting yang dijadwalkan berlangsung di Glasgow pada akhir 2021.

“Apakah masih ada yang dapat menolak kenyataan bahwa kita tengah menghadapi keadaan darurat?” kata Guterres yang juga merupakan mantan perdana menteri Portugal yang telah menjadikan perubahan iklim sebagai isu utamanya, melalui sebuah video.

“Inilah mengapa hari ini, saya mendesak semua pemimpin di seluruh dunia untuk mendeklarasikan Keadaan Darurat Iklim di negara mereka hingga tingkat netralitas karbon dapat dicapai.”

Dengan dampak perubahan iklim yang semakin mencolok sejak penandatanganan kesepakatan Paris – mulai dari kebakaran hutan di Australia dan California hingga lempengan es yang meleleh – tekanan semakin dibebankan kepada para pemimpin untuk mengindahkan peringatan dari para ilmuwan.

Inggris, yang merupakan salah satu penyelenggara, menjadi negara yang menyatakan salah satu komitmen yang paling jelas, dengan mengumumkan pada Jumat malam akan menghentikan dukungan langsung pemerintah untuk proyek-proyek minyak fosil di luar negeri.

Para juru kampanye memuji langkah yang menekan ekonomi G7 lainnya untuk membatasi dukungan untuk perusahaan-perusahaan minyak dan gas.

Janji-janji yang diperbaharui untuk mendukung Paris dari negara-negara seperti India, Jerman, dan Prancis disambut dalam semangat menjaga hidupnya harapan atas aksi yang lebih cepat untuk menempuh tantangan monumental untuk mengurangi emisi global hingga setengahnya, sejalan dengan perjanjian Paris, alih-alih disambut untuk substansi janji-janji itu sendiri.

KEKECEWAAN ATAS BATU BARA

Presiden China, Xi Jinping, yang mengejutkan berbagai pihak pada bulan September saat dia mengumumkan bahwa produsen emisi terbesar dunia yang memanaskan iklim itu akan menjadi netral atas karbon pada 2060, dan mengungkap target untuk mempercepat ekspansi pembangkit listrik tenaga angin dan surya.

“China selalu menghormati komitmennya,” kata Xi.

Namun, China tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengikuti seruan Guterres dan para pengkampanye untuk menurunkan pendanaan pembangkit listrik tenaga batu bara, sumber besar emisi.

Jepang dan Korea Selatan, yang berjanji pada Oktober untuk mencapai emisi bersih nol bersih pada 2050, juga tidak membuat komitmen terkait pendanaan batu bara – meskipun mereka berjanji akan memberikan target emisi yang lebih ambisius di bawah kerangka perjanjian Paris.

Sebaliknya, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mendulang pujian karena mengatakan negaranya “tidak akan lagi menggunakan energi berbasis batu bara”. Tidak ada detil lebih jauh terkait kelanjutan terkait rencana Pakistan untuk membangun pembangkit listrik tenaga batu bara di bawah kesepakatan dengan China.

Argentina, Barbados, Kanada, Kolombia, Islandia, dan Peru merupakan beberapa dari 15 negara yang bergeser dari peningkatan “bertahap” menjadi “besar” dalam janji mereka terkait emisi, kata PBB, Inggris dan Prancis yang menjadi penyelenggara acara tersebut, dalam sebuah pernyataan.

Para negosiator iklim mengatakan bahwa proses Paris telah mulai terlihat jauh lebih kuat, bahkan dari enam bulan yang lalu, dengan negara-negara yang mewakili sekitar 65 persen emisi karbon global kini diperkirakan telah berkomitmen untuk mencapai nol emisi gas rumah kaca, atau netralitas karbon, pada awal tahun depan.

Tetapi para pegiat menunjuk pada negara-negara Teluk yang masih terbuka antara kecepatan tindakan dan tujuan Paris untuk membatasi kenaikan suhu global dengan cukup cepat untuk menghindari dampak bencana.

“Pencairan lapisan tanah beku (permafrost); kebakaran hutan yang berdampak lebih besar kepada para penyangkal krisis iklim; kekeringan yang mengganggu makhluk hidup dari sumber daya mereka; banjir yang mengingatkan banyak dari kita bahwa kita tidak dapat melarikan diri,” Selina Neirok Leem, seorang juru kampanye dari Kepulauan Marshall, pada pertemuan puncak.

Penyumbang emisi besar, Australia dan Brazil, tidak membuat janji yang cukup ambisius untuk mendapatkan kualifikasi untuk berbicara, kata para diplomat.

Penghasil utama Australia dan Brasil tidak membuat janji yang cukup ambisius untuk memenuhi syarat untuk berbicara, kata para diplomat.

“LEWATI WAKTU KRISIS”

Guterres mengatakan paket pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 adalah peluang untuk bertindak terhadap iklim – tetapi mengatakan negara-negara G20 sejauh ini telah menghabiskan 50 persen lebih banyak dari stimulus mereka pada sektor-sektor yang terkait dengan bahan bakar fosil daripada untuk energi yang lebih bersih.

“Ini tidak dapat diterima,” kata Guterres. “Triliunan dolar yang dibutuhkan untuk pemulihan COVID adalah uang yang kita pinjam dari generasi mendatang.”

Uni Eropa, yang berencana menghabiskan 30 persen dari anggaran 1,8 triliun euro (2,2 triliun dolar AS) dan dana pemulihan COVID-19 untuk aksi iklim, mendorong janji iklim 2030 pada hari Jumat, yang bertujuan untuk memotong emisi setidaknya 55 persen pada 2030, dari level pada 1990.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mendesak dunia untuk bekerja sama mengatasi gas rumah kaca yang sebagai “sarung teko teh” yang sekarang menyelimuti planet ini, sementara para investor dan pelaku bisnis menggarisbawahi dukungan mereka untuk bertindak.

“Kami menyerukan kepada perusahaan dan pemerintah di seluruh dunia untuk melakukan semua yang kami bisa untuk membuat tahun 2021 menjadi tahun yang sangat baik,” kata Kepala Eksekutif Apple Inc Tim Cook.

Sumber: Reuters(Antara)