Diplomat mengatakan bahwa anggota dewan pemegang hak veto, seperti China dan Rusia, biasanya hanya memandang uji coba peluru kendali jarak jauh atau senjata nuklir sebagai pemicu penjatuhan sanksi PBB lebih lanjut. Korea Utara telah mendapat sanksi PBB sejak 2006 atas kegiatan pengembangan peluru kendali balistik dan senjata nuklirnya.
Dewan Keamanan pada awal bulan ini memberlakukan sanksi baru terhadap Korea Utara yang dapat memangkas sepertiga pendapatan ekspor tahunan mereka yakni sebesar 3 miliar dollar AS (40 triliun Rupiah), setelah mereka meluncurkan dua peluru kendali jarak jauh pada Juli.
Duta China untuk PBB, Liu Jieyi, meminta semua pihak untuk melakukan pembatasan latihan dan menghindari tindakan saling menghasut, yang dapat memperburuk situasi kawasan.
Duta Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia mengatakan kepada dewan tersebut bahwa tidak ada penyelesaian dengan menggunakan kekuatan militer terhadap isu-isu yang mengganggu semenanjung Korea.
China dan Rusia menyerukan penghentian penempatan sebuah sistem pertahanan peluru kendali AS, yang dikenal dengan THAAD, di Korea Selatan.
Nebenzia menambahkan bahwa latihan gabungan militer AS dan Korea Selatan harus dikurangi.
Mereka juga keberatan dengan negara yang memberlakukan sanksi sepihak terhadap pribadi atau perusahaan terkait dengan Korea Utara. Pada Minggu, Amerika Serikat memasukkan ke daftar hitam 16 perusahaan dan pribadi asal China, Rusia dan Singapura karena melakukan perdagangan dengan Korea Utara.[ant]
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Andy Abdul Hamid
