Jakarta, Aktual.com — Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Jurham Lambong mengingatkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla agar menegakkan hukum seadil-adilnya. Sebab penegakan hukum ini menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah.
Jurham menekankan demikian saat disinggung penanganan berbagai perkara di Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Khususnya dalam menangani kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) di Kejagung dan kasus dugaan suap hakim PTUN Medan di KPK.
“Kami itu tidak terbiasa bermain-main dalam urusan hukum. Presiden pun kalau salah kami lawan. Oleh karena itu kami berharap, siapapun kalau penegak hukum terlibat, libas saja,” tegasnya disela-sela Silaturahmi Menkopolhukam dengan Pimpinan Parpol di Hotel Borobudor, Jakarta Pusat, Jumat (16/10).
Jurham menekankan pernyataannya tidak didasari tendensi apa-apa. Semata untuk perbaikan penegakan hukum di negeri ini. Ia menyinggung bagaimana mantan Ketua PBB MS Ka’ban dan Ketum sekarang Yusril Ihza Mahendra pernah berurusan dengan hukum. Dan, saat itu PBB melihat adanya kebenaran sehingga melakukan perlawanan hukum.
“Sekarang ini kan terang benderang, ada rekamannya, ada segala macam. Pertanyaannya, apakah itu benar atau tidak. Kita minta penegak hukum obyektif dan tetap memegang etika-etika hukum sehingga bisa memisahkan, menjernihkan mana persoalan hukum mana persoalan politik,” ucap Jurham.
Terkait penetapan tersangka Sekjen Nasdem Patrice Rio Capella, ia mengaku prihatin. Kabar yang disebutnya tidak menyenangkan dan tidak menggembirakan. Akan tetapi, jika kenyataannya demikian, dimana ada bukti-bukti yang cukup, maka proses penegakan hukum harus tetap berjalan.
Artikel ini ditulis oleh:
