Jakarta, aktual.com – Khatib Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Abu Yazhid Al-Busthami mengatakan bahwa keberagaman di Indonesia adalah hal yang tidak bisa ditolak.
“Ketika bicara Indonesia, kebhinnekaan ini adalah satu hal yang tidak bisa ditolak. Ini adalah fitrah dari Tuhan. Konsep dasar NU mengajarkan bahwa kebhinnekaan bukan satu hal yang harus diperdebatkan,” ujar Abu Yazhid dalam seminar nasional tentang implementasi Dokumen Abu Dhabi tentang Persaudaraan Manusia, yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (25/1).
Dokumen Abu Dhabi tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Beragama ini menjadi peta jalan yang berharga untuk membangun perdamaian dan menciptakan hidup harmonis antar umat beragama, dan berisi beberapa pedoman yang harus disebarluaskan ke seluruh dunia.
Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia Gomar Gultom mengatakan bahwa undangan dari dokumen Abu Dhabi ini mengajak warga Indonesia untuk menghidupi substansi agama masing-masing dan tidak terjebak dengan simbol-simbol agama.
“Semua menginginkan rasa damai dan menghargai kemanusiaan. Tidak ada warga gereja yang tidak mencita-citakan perdamaian. Dan saya yakin umat beragama yang lain juga seperti itu,” kata Gultom.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Parisadha Hindu Dharma (PHDI) Wisnu Bawa Tenaya menjelaskan bahwa manusia sebagai umat beragama sadar bahwa kita adalah umat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan.
“Selain itu, kita juga harus sadar bahwa kita adalah warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dasar Pancasila,” tambah Wisnu.
Menurut Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang penting dalam konteks Indonesia adalah bagaimana tidak menjadikan dokumen Abu Dhabi ini hanya sebagai sejarah.
Lebih jauh ia menjelaskan bahwa di Indonesia sudah ada lembaga kemanusiaan lintas agama, bernama Humanitarian Forum Indonesia (HFI), yang dimana semua yang terlibat di dalamnya turun bersama ke lapangan membantu mereka yang membutuhkan.
“Kita membaca kitab suci yang berbeda, tapi pesan dari kitab suci itu sama. Kemudian kita amalkan dalam bentuk aksi kemanusiaan yang ternyata memberi manfaat yang sangat besar bagi masyarakat,” kata Abdul Mu’ti.
Budi Tanuwibowo selaku Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) berharap agar universitas mempelopori dialog antar umat beragama yang berbeda lebih sering lagi.
Ia mengatakan bahwa berdialog jujur dan terbuka dengan mereka yang berbeda bisa mengetahui posisi masing-masing dengan jelas sehingga bisa saling membantu satu sama lain.
“Jangan berdialog dengan mereka yang sama. Berdialog di antara kita sendiri, kasarnya kita hanya menyenangkan diri sendiri saja, dan merasa kita sama. Padahal kenyataannya sangat berbeda,” jelas Budi.
Seminar nasional tentang implementasi Dokumen Abu Dhabi tentang Persaudaraan Manusia yang diselenggarakan oleh Unika Atma Jaya dan dihadiri oleh para tokoh lintas agama ini menandatangani Deklarasi Atma Jaya dan menyerahkan deklarasi tersebut ke pemerintah Indonesia.
Abu Rokhmad selaku Staf Ahli Bidang Hukum dan HAM Kementerian Agama mewakili pemerintah Indonesia menerima Deklarasi Atma Jaya.
“Kami berterima kasih kepada bapak dan ibu karena sudah disampaikan amanah ini. Nanti akan kami serahkan kepada Pak Menteri. Akan kita lihat apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan dokumen Abu Dhabi yang sudah dibahas tadi,” kata Abu Rokhmad.
Deklarasi Atma Jaya Dialog Karya dalam Persahabatan Sejati untuk Gerakan Kemanusiaan berisi pernyataan bahwa mendukung semua pihak dalam menegakkan kemanusiaan; mengutamakan pendekatan damai tanpa kekerasan saat menyelesaikan konflik nasional; mengecam dan menolak terorisme dan segala bentuk kekerasan yang mengatasnamakan ajaran agama dan kepercayaan.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Antara
Editor: Rizky Zulkarnain
