Jakarta, Aktual.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak keras rencana pemberlakuan kebijakan lima hari sekolah delapan jam atau “full day school”. PBNU mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana ini.
Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj, menyatakan kebijakan ini akan mendatangkan dampak buruk bagi banyak lembaga pendidikan.
“PBNU menolak keras “full day school” lima hari sekolah delapan jam sehari,” tegas Said dalam jumpa pers di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (15/6).
KH. Said beranggapan bahwa penguatan pendidikan karakter tidak berbanding lurus dengan penambahan jam belajar menjadi delapan jam sehari. Jam sekolah tersebut, sangat tidak tepat jika dilakukan untuk mendorong penguatan karakter melalui pendidikan.
Ia juga menolak anggapan bahwa kebijakan delapan jam belajar dalam sehari dapat lebih memungkinkan anak-anak untuk menghindarai hal-hal negatif.
“Ada asumsi, anak kota terjerumus dalam pergaulan tidak baik, itu tidak sepenuhnya benar. Kenyataannya tidak semua anak meninggalkan kultur agama,” jelasnya.
Di berbagai daerah pelosok, lanjutnya, banyak anak-anak yang membutuhkan waktu separuh hari untuk membantu orang tua yang berprofesi sebagai petani atau nelayan. Jika kebijakan ini diberlakukan, maka secara tidak langsung juga akan mengancam aktivitas siswa dalam mempraktikkan kearifan lokal di daerahnya masing-masing.
Terlebih, lanjutnya, fakta di lapangan menunjukkan banyaknya sekolah yang belum siap untuk menerapkan kebijakan ini karena minimnya fasilitas penunjang.
Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini mengatakan pihaknya siap mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo terkait “full day school”. PBNU meminta Presiden membatalkan sekolah seharian yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi.
Salah satu pesan lainnya dalam surat itu, kata dia, adalah meminta Presiden agar mencopot Mendikbud Muhadjir effendy jika terus membuat gaduh sebagaimana lewat kebijakan full day school.
Laporan Teuku Wildan
Artikel ini ditulis oleh:
