Jakarta, Aktual.com — PDI Perjuangan meminta agar Presiden Jokowi mengganti posisi Rini Soemarno sebagai menteri badan usaha milik negara (BUMN).
Pasalnya, dari pengajuan kebijakan Menteri Rini dalam rancangan APBN 2016 terkait peyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp39 triliun dipandangan justru merugikan keuangan negara.
Demikian disampaikan Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno, di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (30/10).
“Yang kita butuhkan adalah sosok (menteri BUMN) dengan pemikiran kreatif dan solutif,” ujar dia.
Ketika ditanyakan lebih lanjut, apakah sosok Menteri BUMN berasal dari kalangan profesional atau partai politik?. Anggota komisi XI DPR RI itu mengatakan yang dipentingkan adalah BUMN saat ini butuh disinergikan.
“Tidak dikotomikan profesional dan non profesional,” jawab Hendrawan normatif.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
