Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon mengaku prihatin dengan langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo mengatasi penyenderaan 10 warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok teroris Abu Sayyaf di Filipina. Pasalnya, pemerintah sudah menyampaikan bahwa perusahaan asal kerja 10 WNI itu siap membayar uang tebusan sebesar 50 juta peso atau senilai Rp. 15 miliar.
“Upaya pemerintah sudah cukup intens. Namun memang pemerintah tawarkan opsi adanya negosiasi apalagi kedepankan adanya pembebasan sandera dengan uang tebusan, kita jadi bertanya-tanya, dan prihatin,” ujar Effendi di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4).
Politisi PDIP ini mengatakan, pemerintah tidak seharusnya melepaskan masalah tersebut ke perusahaan 10 WNI itu bekerja. Sebab, kata dia, tidak seharusnya perusahaan tersebut dilepas untuk berhubungan langsung dengan teroris.
“Dari sisi DPR sangat prihatin, apalagi ini disampaikan pejabat teras Indonesia. Itu akan timbulkan tanda tanya terhadap bangsa. Apakah itu negara hadir di tengah warga yang mengalami masalah,” ungkap Effendi.
Menurutnya, jika pemerintah menyerahkan masalah itu kepada perusahaan maka sebaiknya tak perlu ada TNI, bahkan negara sekalipun.
“Pejabat kita jangan katakan uang tebusan serahkan ke pengusaha. Kalau gitu tidak perlu ada negara, tidak perlu ada TNI. TNI jangan tugasnya menjemput saja, kalau menjemput itu Palang Merah Indonesia (PMI) saja. Nanti negara kita masuk katagori yang nego dengan teroris,” tambahnya.
Artikel ini ditulis oleh:
