Jakarta, Aktual.co —Fraksi PDI-P di DPRD DKI menemukan ada tiga persoalan yang dialami penghuni Rumah Susun Pulo Gebang Jakarta Timur, yang sempat berunjukrasa di Balaikota DKI di 28 Oktober lalu.
Sekretaris Fraksi PDI-P, Gembong Warsono mengatakan tiga persoalan itu yakni soal kelayakan tempat tinggal, masalah tarif, dan ketiga soal status rumah.
“Itu penghuni ada yang sudah mendapatkan surat, tapi ada juga yang belum. Artinya administrasinya gak bagus,” ujarnya, di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (3/11). Dia mengaku akan mendorong temuan itu agar segera diselesaikan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Provinsi DKI sehingga bisa meningkatkan hidup warga rusun.
Kata Gembong, pada dasarnya dalam upaya meningkatkan taraf hidup warga yang kena gusur, Pemprov DKI baru sampai di tataran memberi tempat layak saja.
“Tapi belum bisa membuat tempat yang layak menjadi hidup yang layak?” ujarnya.
Temuan itu didapat saat anggota fraksinya melakukan kunjungan ke lokasi. “Kebetulan ada temen-temen kami di dapil Jakarta Timur yang sudah kami tugaskan untuk meninjau lokasi rusun. Kalau nanti terbukti pengaduan dari warga rusun itu benar, maka akan kita disampaikan pada Dinas Perumahan,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
