Surabaya, Aktual.com — DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surabaya mengajak partai-partai untuk mewaspadai dan melawan anasir-anasir yang berniat membegal atau menggagalkan pelaksanaan Pilkada Surabaya 2015 agar tidak tepat waktu.
“PDIP menengarai anasir-anasir itu dilatari kepentingan-kepentingan pragmatis yang tidak jelas, dan pasti anti-rakyat,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPC PDIP Kota Surabaya Adi Sutarwijono di Surabaya, Sabtu (11/7).
Menurut dia, dalam kunjungan ke pimpinan partai-partai politik nanti, PDIP akan mengkomunikasikan sejumlah poin di antaranya pentingnya penyelenggaraan Pilkada terselenggara tepat waktu yakni 9 Desember 2015.
“Karena ini menyangkut penyusunan APBD yang menjabarkan visi-misi kepala daerah-wakil kepala daerah terpilih,” katanya.
Selain itu, lanjut dia, pentingnya mengembangkan pikiran-pikiran yang sehat dan kreatif untuk percepatan dan perluasan pembangunan Kota Surabaya, yang progresif, berkelanjutan dan pro-rakyat.
“Untuk itu, PDIP mengajak semua pihak untuk bergabung dalam koalisi tanpa mahar. Hanya dengan demikian, sirkulasi kepemimpinan di Kota Surabaya dapat digelar melalui Pilkada yang tepat waktu dan bersih,” ujarnya.
Ia mengatakan PDIP akan menolak transaksi mahar. Sebagai gantinya, PDIP mengajak berkompetisi dalam Pilkada yang demokratis, langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil).
“Biarkan rakyat memilih pasangan pemimpin yang mereka anggap cakap dalam mengemban amanat,” katanya.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya membuka ruang untuk ikut menyusun desain pembangunan Kota Surabaya yang progresif, berkelanjutan dan pro-rakyat. Juga, saling mendiskusikan hal-hal yang menghambat percepatan pembangunan Kota Surabaya, dan mengajak bersama-sama untuk mengatasi hambatan-hambatan itu.
“Ini sungguh-sungguh ruang yang prestisius untuk diisi. PDIP mengajak partai-partai politik untuk mengawal dan menjalankan pembangunan Kota Surabaya yang penuh konsepsi,” katanya.
Saat ditanya jika tidak ada mahar, apakah ada kompensasi berupa proyek di pemerintah kota kepada partai-partai yang ikut berkoalisi dengan PDIP, Adi menegaskan tidak ada.
“Seluruh proyek pembangunan Kota Surabaya harus dijalankan secara terbuka, efisien dan efektif, serta tunduk pada seluruh tata peraturan yang mengaturnya,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
