Jakarta, Aktual.com — Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jakarta Selatan mengkritisi rencana pelantikan pengurus ranting, dan anak ranting se-ibu kota yang sejatinya digelar di Tenis Indoor Senayan, Minggu (17/1) lalu.
Menurut Ketua DPC PDIP Jaksel Panji Virgianto, pelantikan pengurus ranting dan anak ranting sejatinya menjadi kewenangan DPC masing-masing. Ini, sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai hasil Kongres Bali, 2015 silam.
Karenanya, dia menyesalkan Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP DKI, Gembong Warsono, yang pertama kali melontarkan pernyataan pelantikan tersebut.
“Partai ada aturan mainnya. Apalagi, Gembong mantan ketua DPC, masa tidak mengerti,” ujarnya di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (20/1).
Sekretaris Komisi D DPRD DKI ini pun mensinyalir agenda tersebut bernuansa politis terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017. Sebab, tidak diketahui Ketua PDIP DKI Boy Bernadi Sadikin dan sebagian besar pengurus DPC.
Panji menduga, ada kader PDIP DKI yang ingin memanfaatkan momen itu sebagai modal pada pesta demokrasi 9 Februari 2017 mendatang.
“Namun, jangan dikondisikan. Harusnya cek kekuataan saja, sebelum perang,” kata dia.
Gembong sebelumnya mengatakan, PDIP DKI telah rampung menyusun kepengurusan hingga tingkat pimpinan anak cabang, Desember silam. Rencananya, bakal dilantik di Tenis Indoor Senayan, 17 Januari 2016.
Pada kegiatan tersebut, dijadwalkan ada agenda pematangan jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) dari Boy Sadikin dan direncakan dihadiri Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Faktanya, acara itu urung terlaksana hingga kini, Gembong pun berdalih, acara ditunda karena lokasi yang akan digunakan penuh.
Terpisah, Boy Sadikin mengaku tidak mengetahui acara tersebut. “Silakan tanya yang lain. Saya belum tahu,” katanya saat dikonfirmasi, Sabtu (16/1) silam.
Berdasarkan sumber di internal PDIP DKI, tertundanya acara pelantikan pengurus tingkat ranting dan anak ranting karena ada desakan dari pengurus DPC agar mengevaluasi kinerja DPD.
Pasalnya, DPD PDIP DKI dinilai belum memiliki strategi konkret menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilakda) DKI 2017.
“Makanya ditunda,” beber sumber PDIP yang enggan disebutkan identitasnya kepada Aktual.com.
Apalagi, ungkap sumber yang pernah menjadi tenaga ahli Fraksi PDIP DPRD DKI ini, DPD hingga kini belum pernah memberikan arahan kepada pengurus di wilayah.
“Fraksi di DPRD DKI juga tidak jelas sikapnya,” tandas sumber.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
