Jakarta, Aktual.com — Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan perombakan kabinet sepenuhnya hak prerogratif Presiden Joko Widodo (Jokowi). PDI Perjuangan tidak akan meminta-minta kepada Jokowi untuk memasukkan kadernya menjadi menteri.
“Reshuffle itu kan kewenangan Presiden, kita tunggu saja. PDIP tidak pernah minta-minta jatah, orang Presiden-nya dari PDIP kok, tidak perlu didesak-desak,” kata Masinton dalam diskusi ‘Jokowi vs JK dalam Isu Reshuffle Kabinet Jilid II’ di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (8/1).
Ia meyakini jika Presiden tahu mana menteri yang layak diberhentikan dan mana yang layak dipertahankan. Apalagi banyak masukan dari akademisi, pengamat, tokoh masyarakat hingga pimpinan partai politik terkait penilaian kerja menteri layak reshuffle.
“Pak Jokowi itu beliau orangnya mendengarkan dari semua pihak,” jelasnya.
Terkait urgensi perombakan Kabinet Kerja Jilid II, Masinton mengatakan jika Presiden mempunyai tolak ukur tersendiri dalam menilai kerja para pembantunya. Apalagi sudah setahun berjalan, sehingga bisa dilihat bagaimana kerja seluruh anggota kabinet.
“Reshuffle itu untuk menempatkan orang yang tepat, pada posisi yang tepat dan untuk mempercepat akselerasi program pemerintah ditengah masyarakat. Siapa yang diangkat, diberhentikan, kapan dilaksanakan, presiden yang tahu, otoritas mutlak yang kita sebut hak prerogratif,” ujar dia.
PDIP sendiri disampaikan Masinton mempunyai penilaian terhadap kinerja menteri Kabinet Kerja. Akan tetapi hasil evaluasi itu bukan untuk dipublikasikan, melainkan konsumsi internal partai.
“PDIP punya matrix penilaian terhadap masing-masing kinerja menteri. Karena PDIP adalah bagian dari pendukung utama pemerintahan ini,” demikian Masinton.
Artikel ini ditulis oleh:
