Jakarta, Aktual.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) justru menuding Partai Demokrat sebagai pihak yang sangat mungkin terlibat dalam kasus korupsi KTP Elektronik. Kasus mega korupsi ini disebut takkan mungkin terjadi tanpa adanya campur tangan partai berkuasa pada saat itu.
Hal itu dikatakan secara tersirat oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto kepada awak media di Jakarta, Kamis (21/12). Pernyataan tersebut juga sekaligus membantah keterlibatan beberapa politisi yang sempat disebut dalam sidang kasus korupsi e-KTP beberapa waktu lalu.
“Karena kami di luar pemerintahan. Dan kemudian konsepsi ektp itu secara keseluruhan jauh berbeda dengan yang digagas oleh ibu Megawati Soekarnoputri. Jadi kami tidak ikut-ikutan dalam proses itu,” kata Hasto.
Ia pun menegaskan jika saat pengadaan e-KTP pada 2011-2012 lalu, posisi partainya adalah oposisi yang berada di luar pemerintahan.
“Kami tidak punya kemampuan designer. Jangankan mendesign, orang dekat dengan PDIP berpikir (ulang) saat itu,” kata dia.
Hasto pun menyayangkan aksi bungkam yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Menurutnya, sebagai partai berkuasa pada saat itu, Demokrat harus lebih aktif dalam penanganan kasus ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.
Terlebih, dalam masa kepemimpinan Presiden SBY, telah terjadi banyak kasus korupsi besar, seperti Bank Century dan Hambalang.
“Artinya ada persoalan sistem ada persoalan kepimpinan. Ini yang seharusnya dilihat jeli,” tutupnya.
Sebelumnya, dalam dakwaan terhadap dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Irman dan Sugiharto, setidaknya terdapat empat nama politisi PDIP yang ikut menerima sejumlah uang panas e-KTP.
Berikut nama-nama politisi PDIP yang diduga terlibat korupsi KTP Elektronik:
1. Olly Dondokambe menerima 1,2 juta dollar AS
2. Arif Wibowo menerima 108.000 dollar AS.
3. Ganjar Pranowo menerima 520.000 dollar AS.
4. Yasonna Laolly menerima 84.000 dollar AS.
Teuku Wildan
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
