Jakarta, Aktual.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menduga ada “money politics” atau politik uang dalam pelaksanaan pilkada di Lampung yang terjadi secara sistematis dan terstruktur.
“Tidak hanya praktik ‘money politic‘ yang terjadi secara luar biasa, terstruktur, sangat sistematis dan menyebar di tengah masyarakat secara massif,” kata Ketua DPP PDIP Idham Samawi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/7).
Idham juga menengarai kekuatan kapital yang muncul dan digerakkan korporasi raksasa berada di balik situasi tersebut. Hal itu demokrasi demi ambisi mengontrol tanah dan menghisap kekayaan Lampung.
“Hanya kekuatan mahasiswa yang berdiri objektif dan dengan nuraninya melawan dominasi korporasi tersebut. Mahasiswa tidak mau demokrasi di bunuh, suara rakyat dibungkam,” katanya.
Aparat serta Bawaslu, kata Idham, terkesan membiarkan terjadinya money politics.
“Dari PDI Perjuangan sudah melaporkan pelanggaran di lebih 16 kasus, belum yang lain,” tegas Idham.
Adapun berdasarkan data yang dimiliki PDIP, dugaan politik uang terjadi di Pekon Kresnomulyo Kabupaten Pringsewu, Desa Cimanuk Kabupaten Pesawaran, Pekon Sinar Betung dan Pekon Singosari Kabupaten Tanggamus.
Idham mengatakan, masyarakat melaporkan pemberian ratusan amplop yang masing-masing berisi Rp50 ribu.
“Masih banyak lagi ‘money politics‘ di masyarakat yang tidak dilaporkan dan penyelenggara pemilu tahu dan membiarkan. Hal ini menunjukkan bahwa institusi demokrasi yang berwenang ikut membiarkan merusak moral, harga diri dan martabat rakyat,” kata Endro Suswantoro Yahman, anggota DPR RI Dapil Lampung.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun mengintruksikan seluruh jajarannya untuk terus bergerak dan memproses secara hukum pelanggaran yang terjadi di pilkada.
“Kemenangan ditentukan melalui rekapitulasi manual. Terus berjuang dan tegakkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” ujarnya.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
