Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada seluruh pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tidak mempersulit pengurusan sertifikat tanah.

“Jangan lagi ada yang berbelit-berbelit. Yang gampang dimudahkan, yang mudah dicepatkan, jangan diruwetkan, apalagi pakai pungli. Hati-hati,” kata Presiden saat memberikan secara simbolis 2.583 sertifikat di Desa Karangrejek, Kabupaten Gunung Kidul, Senin (10/10).

Presiden menginginkan proses pengurusan sertifikat dibuat lebih sederhana, mudah, murah, cepat dan pejabat BPN tidak coba-coba melakukan pelanggaran.

“Saya kira di sini banyak pejabat BPN provinsi maupun kabupaten kota. Hati-hati mulai sekarang. Saya peringati ya, hati-hati mulai hari ini, akan saya pantau, kontrol, cek di setiap kantor dengan cara saya,” tegas dia.

Menurutnya, semua rakyat harus mendapat pelayanan dengan kualitas sama. Program proyek operasi nasional (Prona) sudah 35 tahun tetapi hingga saat ini belum selesai.

“Ini yang akan kita selesaikan, ini yang akan kita benahi. Ini yang akan kita perbaiki sehingga masyarakat nanti terjamin hak-hak kepemilikannya dan penguasaan rakyat atas tanah,” kata Jokowi.

Presiden menargetkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil pada 2017 minimal 5 juta sertifikat di 2017, kemudian 7 juta sertifikat pada 2018 dan 9 juta sertifikat pada 2019.

Jokowi juga mengakui bahwa masih lambatnya penerbitan sertifikat tanah ini karena masih minim juru ukur yang saat ini hanya 800 orang seluruh Indonesia dan masih kurang 10 ribu juru ukur.

“Tahun depan tidak usah dari dalam. Tidak usah PNS, dari luar tapi diberi sertifikat kompetensi juru ukur,” kata Jokowi.

Menteri Agraria Sofyan Djalil mengatakan hingga saat ini sudah 43 juta sertifikat tanah di Indonesia dan yang belum 120 juta bidang lagi.

“Insya Allah sampai 2019 akan tambah 25 juta sertifikat baru. 2025 mudah-mudahan seluruh Indonesia akan bersertifikat,” kata Sofyan.

 

*ant

Artikel ini ditulis oleh:

Antara

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS