Jakarta, Aktual.com – Ketua Fraksi PAN di DPR Mulfachri Harahap mengingatkan pemerintahan Jokowi-JK agar lebih serius dan peka terhadap serbuan tenaga kerja Cina yang datang ke Indonesia saat ini. Pasalnya, dalam beberapa kesempatan, DPR mendapatkan informasi bahwa masuknya tenaga kerja Tiongkok itu berdasarkan kesepakatan yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan Cina atau swasta.
“Ya saya kira pemerintah harus sungguh-sungguh merespon masuknya tenaga kerja asing cina secara deras ,” ujar Mulfachri di Jakarta, Selasa (20/12).
Tak dapat dipungkiri, lanjutnya, dalam kerjasama tersebut juga terdapat klausul adanya pelibatan tenaga kerja dari pihak penanam modal itu sendiri. Bahwa proyek-proyek yang didanai oleh Cina mengisyaratkan, bila dalam pengerjaannya juga melibatkan tenaga kerja dari negeri tirai bambu itu.
“Saya kira ini yang harus kita cermati secara lebih mendalam. Kita tahu bahwa dalam beberapa kesempatan pemerintah atau presiden menyampaikan rencana atau target pemerintah jutaan lapangan kerja baru. Lewat proyek-proyek itulah janji penambahan lapangan kerja baru dapat terealisasikan,”
“Kalau dalam kerja sama mengisyaratkan masuknya tenaga kerja asing Cina, itu artinya menghilangkan kesempatan tenaga kerja kita yang nyata-nyata membutuhkan lapangan pekerjaan,” tegas Mulfachri.
Daripada terus mendatangkan pekerja Cina, sambung dia, sebaiknya pemerintah fokus menggenjot serapan tenaga kerja dalam negeri yang masih sangat membutuhkan.
“Kita tahu bahwa yang membutuhkan lapangan kerja masih sangat tinggi, pemerintah harus punya jalan keluar untuk masalah ini. Artinya menciptakan lapangan pekerjaan baru yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,” katanya.
Menurut Mulfachri, langkah Cina melakukan hal tersebut karena tuntutan dalam negerinya. Seharusnya, hal semacam itu bisa juga dilakukan Indonesia.
“Saya bisa paham pemerintah Cina melakukan segala upaya untuk bisa menghidupi lebih dari 2 milyar penduduknya, termasuk dengan cara seperti yang saya jelaskan tadi mengisyaratkan masuknya tenaga kerja Cina,” terangnya.
Untuk itu, tambah Mulfachri, pemerintah harus lebih teliti dalam mempelajari dan melakukan kontrak kerja sama dengan negara lain. Khususnya dengan Cina.
“Permasalahannya, kita juga punya masalah yang sama dengan Cina. Mana yang lebih prioritas? Tentu tenaga kerja kita yang lebih prioritas. Betul kita membutuhkan investor dari luar di satu sisi, tapi di sisi lain kita juga perlu jalan keluar terhadap tingginya angka kemiskinan, tingginya angka pengangguran dan seterusnya,” pungkas Wakil Ketua Komisi III ini.[Nailin In Saroh]
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
