Jakarta, Aktual.com – Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Noviandri menyatakan bahwa Pertamina sudah mengalami babak belur karena menjalankan penugasan Pemerintah, terutama menjalankan program Presiden Joko-Widodo (Jokowi) berupa BBM Satu harga. Pasalnya, keuangan Pertamina terganggu karena harus membangun penyalur serta menutup biaya distribusi yang lebih tinggi dari harga jual.
Tapi hal ini tak jadi masalah baginya jika memang bertujuan untuk kepentingan umum, tetapi dia mensinyalir program ini hanya tunggangan politik yang mengorbankan Pertamina.
“Apabila ini memang untuk kepentingan rakyat, tentunya sangat baik sekali sesuai dengan cita-cita berdirinya BUMN ini. Akan tetapi kalau ini merupakan pencitraan Pemerintah menjelang 2019, bisa dikategorikan sebagai suap Politik,” kata Noviandri di Jakarta, Selasa (19/12).
Namun Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Fanshrullah Asa menyakini bahwa kebijakan BBM Satu harga buka sebagai alat pencitraan.
Menurutnya penugasan ini sesui dengan amanat konstitusi untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan menyediakan harga energi yang terjangkau bagi masyarakat.
“Tidak benar apabila dikatakan suap politik. Ini sesuai dengan amanat konstitusi. Kebijakan BBM satu harga untuk memberi rasa keadilan bagi rakyat di tempat 3 T,” kata dia.
Mengenai potensi kerugian Pertamina yang telah menjadi temuan BPK, menur Fanshrullah bahwa Kementerian Keuangan telah mengeluarkan surat dan menyatakan untuk menganti kerugian yang ada, hanya saja belum bisa dilunasi pada APBN saat ini.
“Berhubung kondisi keuangan yang kita tahu sendiri banyak dialokasikan kepada infrastruktur, dan target pajak juga yang tidak tercapai, maka belum dibayar,” pungkasnya.
(Reporter: Dadangsah Dapunta)
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Dadangsah Dapunta
Editor: Eka
